Menurutnya, pengalaman pembahasan berbagai regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam menunjukkan bahwa gagasan progresif yang muncul dalam konsiderans maupun pandangan politik dapat mengalami perubahan ketika masuk ke pembahasan pasal demi pasal.
Karena itu, KPA menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan secara kritis.
“RUU ini diharapkan menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan agraria bagi petani penggarap, petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pemuda dan masyarakat miskin yang selama ini berada di posisi paling rentan dalam struktur agraria,” tutur Dewi.
Atas keputusan DPR tersebut, KPA menyampaikan sejumlah sikap. Pertama, KPA mengapresiasi persetujuan DPR RI terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai RUU usul inisiatif.
Dewi menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari proses panjang advokasi KPA bersama gerakan reforma agraria dan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah.
Kedua, KPA meminta agar RUU benar-benar menjadi jalan keluar bagi persoalan agraria struktural.
RUU tersebut dinilai tidak boleh hanya memperluas administrasi pertanahan dan sertifikasi tanah, tetapi harus mampu menyentuh akar persoalan, termasuk penyelesaian konflik serta penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang timpang.
Ketiga, KPA meminta substansi RUU diselaraskan dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA), UUPA 1960, serta aspirasi masyarakat.
Dewi menegaskan keberhasilan RUU tersebut tidak semestinya hanya diukur berdasarkan seberapa cepat aturan disahkan.
“Keberhasilan RUU tidak boleh diukur dari seberapa cepat disahkan, tetapi dari seberapa kuat ia menjawab persoalan rakyat dan menjalankan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta UUPA 1960,” kata Dewi Kartika.
Ia menambahkan, substansi RUU harus berpihak kepada kelompok yang menjadi subjek utama Reforma Agraria, termasuk petani penggarap, petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin.
Keempat, KPA meminta agar proses pembahasan dilakukan dengan partisipasi publik yang penuh dan bermakna.
Pembahasan RUU, menurut KPA, harus terbuka, transparan, dan melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung, seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, masyarakat miskin, organisasi rakyat, serikat tani, serta gerakan reforma agraria.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!