HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan menertibkan praktik usaha ilegal yang merugikan negara. Sementara itu, perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah dipastikan tetap mendapat pengawalan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat ditanya mengenai penguasaan kembali 70 persen izin usaha pertambangan (IUP), menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir Muhammadiyah terkait pengembalian manfaat aset bangsa untuk kesejahteraan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menjelaskan, Presiden menginginkan keuntungan dan manfaat dari aset-aset bangsa dapat dikembalikan untuk kemakmuran masyarakat.
“Yang kedua tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat,” kata Syahganda dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Syahganda menilai pengembalian sumber daya yang dikelola secara ilegal menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat dukungan Polri. Ia berharap upaya tersebut dapat segera dilakukan agar manfaat kekayaan bangsa bisa dirasakan masyarakat.
“Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai target penguasaan kembali 70 persen IUP, Suyudi mengatakan penentuan prioritas akan dibahas oleh Bareskrim bersama pihak terkait. Ia belum menyebut angka tersebut sebagai target khusus penindakan Polri.
“Wah, ya itu tentunya nanti akan ditaruhkan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari lain-lain dalam hal ini juga nanti akan ditaruhkan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita tangkap,” kata Suyudi.
Meski demikian, Suyudi memastikan praktik usaha yang berjalan secara ilegal akan ditertibkan. Ia menegaskan penindakan akan menyasar kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara.
“Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia memastikan perusahaan yang menjalankan usaha secara legal tetap mendapat pengawalan dari kepolisian. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjaga iklim investasi nasional.
“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” pungkas Suyudi.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!