Tak Perlu ke Kantor! Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT Dicetak Langsung di Pengungsian

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah bergerak memulihkan dokumen kependudukan warga yang terdampak gempa NTT. Hingga Sabtu (29/8/2026), sebanyak 11.225 dokumen kependudukan telah diterbitkan kembali melalui layanan administrasi kependudukan (adminduk) jemput bola.

Layanan tersebut menyasar warga di tujuh kabupaten terdampak gempa dan dilakukan langsung di posko pengungsian maupun desa-desa terdampak.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pemulihan dokumen kependudukan menjadi kebutuhan penting setelah bencana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, KTP elektronik hingga Kartu Keluarga banyak yang hilang atau rusak akibat tertimbun bangunan.

“Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh.

Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim mulai diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak sejak 24 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas bekerja bersama Dinas Dukcapil di daerah. Layanan diberikan secara serentak di:

• Manggarai Timur
• Nagekeo
• Manggarai
• Ende
• Ngada
• Sikka
• Manggarai Barat

Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berhasil diterbitkan.

Tak Perlu Datang ke Kantor

Pemerintah memilih sistem jemput bola karena sejumlah fasilitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah terdampak mengalami kerusakan.

Artinya, warga tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil yang terdampak bencana. Petugas justru mendatangi lokasi warga berada, termasuk posko pengungsian dan desa terdampak.

Teguh mengatakan setiap tim lapangan telah dilengkapi peralatan untuk mencetak dokumen secara langsung.

“Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon,” kata Teguh.

Penerbitan ulang dokumen kependudukan bagi korban gempa NTT diberikan tanpa pungutan biaya.

Dokumen yang sudah diterbitkan dapat langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan penting selama masa pemulihan. Di antaranya untuk mengakses bantuan sosial dan logistik, memperoleh layanan kesehatan, hingga mendaftarkan kembali anak ke sekolah.

Dokumen tersebut juga dibutuhkan warga dalam proses pengurusan bantuan pemulihan rumah setelah bencana.