Hampir 100 Ribu Rumah Rusak, Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara NTT

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, pembangunan belum bisa dilakukan serentak karena pemerintah masih memverifikasi kerusakan rumah di tujuh kabupaten terdampak.

Data sementara BNPB per 1 September 2026 mencatat 97.215 rumah mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada 15 Agustus lalu.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pembangunan huntara akan dilakukan setelah proses pendataan dan verifikasi kerusakan rumah selesai.

Sebagai persiapan, BNPB telah lebih dulu membangun contoh huntara di Kabupaten Sikka. Model tersebut nantinya diharapkan bisa diterapkan di wilayah lain yang ikut terdampak gempa.

“Dan ini (huntara) nantinya akan segera dibangun di berbagai tempat tentunya,” jelas Berton dalam konferensi pers, Selasa (1/9/2026).

Meski begitu, pemerintah masih harus memastikan kondisi setiap rumah sebelum menentukan penanganan bagi warga terdampak.

Hampir 100 Ribu Rumah Rusak

Jumlah rumah rusak akibat gempa NTT tergolong besar. Dari total 97.215 rumah yang tercatat, sebanyak 27.294 rumah mengalami rusak berat.

Sementara itu, 22.137 rumah masuk kategori rusak sedang dan 47.784 rumah mengalami rusak ringan.

Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dan verifikasi masih berjalan di tujuh kabupaten terdampak.

BNPB tidak ingin proses penanganan hanya mengandalkan data awal. Pemerintah perlu memastikan tingkat kerusakan setiap rumah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Untuk mempercepat proses, BNPB telah membuka perekrutan tim penilai atau assessor serta enumerator.

Tim tersebut akan mendata warga terdampak secara lebih rinci dengan skema by name by address.

Data yang dikumpulkan kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan identitas pemilik rumah yang terdampak gempa.

Tak berhenti di sana, data dari enumerator juga akan dicocokkan dengan dokumentasi foto yang dikumpulkan Dinas Perumahan setempat.