HOLOPIS.COM, JAKARTA – MK mengubah aturan penetapan bencana nasional. Kini, status bencana cukup memenuhi tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai syarat utama.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah.
Kini, pemerintah tak lagi harus memenuhi seluruh lima indikator secara kumulatif untuk menetapkan status bencana.
MK memutuskan penetapan status dan tingkat bencana dapat dilakukan apabila sedikitnya tiga dari lima indikator terpenuhi.
Namun, ada satu syarat yang wajib masuk, yakni jumlah korban sebagai indikator utama.
Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
“Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus terpenuhi,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana memuat lima indikator yang menjadi dasar penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah.
Kelima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terdampak bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Dengan putusan terbaru MK, kelima indikator tersebut tidak harus dipenuhi sekaligus.
Pemerintah cukup memastikan sedikitnya tiga indikator terpenuhi.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!