Bukan Cuma Tambah Kereta, Ini Tantangan Besar Transportasi Indonesia

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengembangan transportasi kereta api (KA) di Indonesia tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak rangkaian baru yang dapat dihadirkan atau seberapa panjang jalur yang berhasil dibangun. Lebih dari itu, transportasi publik harus mampu memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan, serta akses mobilitas yang merata bagi masyarakat.

Di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan layanan kereta api berkembang tanpa mengabaikan kualitas dan keselamatan pelanggan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Dudy Purwagandhi dalam pernyataan sebelumnya, menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kualitas layanan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam pengadaan kereta rel listrik (KRL).

Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri, termasuk hasil produksi PT Industri Kereta Api (INKA), tetap harus berjalan beriringan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan standar keselamatan. Hal ini menyusul pernyataan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) yang membatalkan rencana mengimpor kereta bekas dari Jepang baru-baru ini.

“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” ujar Dudy saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11) kemarin.

Senada dengan Kemenhub RI, Ketua Umum DPP Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Haris Muhammadun, menilai kebijakan pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai upaya optimalisasi armada yang telah tersedia agar kapasitas layanan tetap terjaga selama proses pemenuhan kebutuhan kereta baru berlangsung.

“MTI menghormati niat baik dan tujuan Pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri dalam hal ini produk dari PT INKA. Oleh karenanya, kebijakan ini harus dibarengi dengan ihtiar maksimal untuk mengifisienkan dan mengefektifkan kapasitas KRL yang ada,” kata Haris saat dihubungi Holopis melalui sambungan telpon.

Haris menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas operasional KRL. Salah satunya melalui penerapan tarif dinamis atau dynamic pricing, sehingga pelanggan yang memiliki fleksibilitas waktu dapat memilih perjalanan di luar jam sibuk dengan tarif lebih terjangkau.

“Memperbaharui skema tarif KRL dengan sistem dynamic pricing, sehingga penumpang tertarik untuk berpindah ke waktu perjalanan diluar jam sibuk (off peak) guna mendapatkan tarif yang lebih murah hingga peningkatan maintenance ekstra KRL yang ada pada window time, sehingga kinerja tetap terjaga,” bebernyq.

Skema ini diharapkan tidak hanya memberikan alternatif biaya perjalanan bagi masyarakat, tetapi juga membantu mendistribusikan kepadatan pelanggan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, perawatan tambahan terhadap rangkaian kereta yang masih beroperasi perlu dilakukan dengan memanfaatkan waktu jeda operasional agar performanya tetap terjaga.

MTI juga mendorong pemanfaatan rangkaian berstatus Siap Guna Operasi (SGO) untuk mendukung layanan, sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan keselamatan sebelum dinyatakan Siap Operasi (SO). “Memanfaatkan kereta dengan status SGO (Siap Guna Operasi) untuk dioperasionalkan (SO = Siap Operasi), misal train set KA Bandara ke dalam layanan Komuter Line,” imbuhnya.

Selanjutnya, di luar persoalan armada, tantangan besar transportasi kereta Indonesia adalah kesenjangan pembangunan jaringan antardaerah. Panjang jalur kereta aktif di Pulau Jawa diperkirakan mencapai sekitar 7.000 kilometer, sedangkan wilayah di luar Jawa masih kurang dari 1.000 kilometer.

Ketimpangan tersebut menjadi perhatian karena persebaran penduduk Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau. Di Sumatera, misalnya, panjang jalur kereta aktif berada di kisaran 900 kilometer. Sementara di Sumatera Barat, jaringan yang masih beroperasi hanya sekitar 84 kilometer, jauh berkurang dibandingkan jaringan terdahulu yang mencapai kurang lebih 280 kilometer.

Dalam hal ini, gagasan pemerataan konektivitas juga tercermin dalam arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kereta api menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan. Pengembangan jaringan kereta di Sumatera hingga Kalimantan menjadi bagian dari visi memperluas manfaat transportasi berbasis rel ke luar Jawa.