JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai penguasaan ruang digital kini menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah medan perjuangan bangsa. Jika dahulu kedaulatan lebih banyak dikaitkan dengan wilayah teritorial, kini kemampuan mengelola ruang digital juga menjadi faktor strategis.
Hal tersebut disampaikan Ismail saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan data, pengembangan teknologi nasional, keamanan ruang informasi, hingga memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari transformasi digital.
“Kedaulatan hari ini ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk menguasai infrastrukturnya, melindungi datanya, mengembangkan teknologinya, menjaga ruang informasinya, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari proses transformasi digital,” ujar Ismail.
Tiga Agenda Strategis Kemkomdigi
Dalam upaya memperkuat kedaulatan digital tersebut, Kemkomdigi menjadi lead sector untuk tiga agenda strategis yang masuk dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga agenda tersebut mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, serta perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS.
Ismail menilai ketiga program tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama bermuara pada penguatan kedaulatan negara di ruang digital.
“Ketiganya mungkin terlihat sebagai program yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama, yaitu kedaulatan. Kedaulatan berarti negara tidak membiarkan ruang digitalnya digunakan untuk merusak kehidupan rakyat,” tegasnya.
Dalam pemberantasan judi online, Kemkomdigi mencatat telah melakukan penindakan terhadap sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026.
Upaya tersebut juga dilakukan dengan memutus jalur transaksi keuangan melalui koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum. Sekitar 32.500 rekening bank yang berkaitan dengan aktivitas judi online telah ditutup.
Sementara untuk perlindungan anak, penerapan PP TUNAS mulai menunjukkan hasil. Hingga Juli 2026, sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital.
Lebih dari 204 platform juga telah menyerahkan self-assessment terkait profil risiko kepada pemerintah.
Ismail menegaskan, kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk membatasi akses anak terhadap platform digital, tetapi untuk mendorong perubahan tanggung jawab dalam ekosistem digital.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!