Kogamti Ajak Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan: Sudah Sejauh Mana Rakyat Berdaulat?

JAKARTA – Komite Generasi Muda Timur Indonesia (Kogamti) mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali merefleksikan makna kemerdekaan Indonesia yang telah memasuki usia 81 tahun, terutama terkait sejauh mana demokrasi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Ketua Umum Kogamti, Afandi Somar, mengatakan pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia telah berdaulat tidak harus menghasilkan satu jawaban final. Menurutnya, yang lebih penting adalah keberanian masyarakat untuk terus bertanya, mengkritisi, dan memastikan demokrasi tetap menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan.

“Bagi Kogamti, pertanyaan ‘Sudah Sejauh Mana Kita Berdaulat?’ tidak harus menghasilkan satu jawaban final. Yang lebih penting adalah keberanian untuk terus bertanya, mengkritisi, dan memastikan demokrasi tetap menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan,” kata Afandi dalam Bincang Publik Forum Kebangsaan 81 Tahun Indonesia Merdeka yang digelar Kogamti dengan tema ‘Sudah Sejauh Mana Kita Berdaulat?’ di Mie Aceh Samudra Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2026).

Afandi menilai demokrasi membutuhkan generasi yang berani berpikir kritis dan tidak takut mengoreksi kekuasaan ketika kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.

“Demokrasi membutuhkan generasi yang berani berpikir, kedaulatan membutuhkan generasi yang berani bertanya, dan Indonesia membutuhkan generasi yang tidak takut mengoreksi kekuasaan ketika kekuasaan mulai menjauh dari rakyat,” ujarnya.

Menurut Afandi, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan mengenai kemerdekaan tidak lagi cukup hanya dilihat dari aspek terbebasnya bangsa dari penjajahan. Hal yang lebih penting adalah memastikan apakah rakyat benar-benar merasakan dirinya sebagai pemilik kedaulatan.

“Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan terbesar bukan lagi sekadar ‘apakah Indonesia sudah merdeka?’, melainkan ‘apakah rakyat Indonesia sudah benar-benar merasakan dirinya sebagai pemilik kedaulatan?’” tegasnya.

Afandi menambahkan, apabila kedaulatan rakyat belum sepenuhnya dirasakan, maka perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan masih harus terus dilakukan.

“Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka perjuangan belum selesai. Sebab merdeka harus berarti berdaulat,” pungkas Afandi.

Demokrasi Tak Cukup Diukur dari Pemilu

Pandangan tersebut sejalan dengan Peneliti Senior PPSDM UIN Jakarta, Zaki Mubarak, yang menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi.

Zaki mengatakan, demokrasi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan usia sebuah negara, pergantian pemerintahan, maupun seberapa sering masyarakat menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, kualitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat sipil dalam memberikan daya kritis dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Jangan ukur demokrasi hanya dari seberapa sering rakyat memilih, tetapi dari seberapa kuat rakyat mampu mengawasi kekuasaan,” kata Zaki.

Zaki menegaskan, demokrasi tidak selesai ketika proses pemungutan suara berakhir. Setelah pemilu, mandat yang diberikan masyarakat kepada para pemegang kekuasaan harus tetap dikawal agar benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memosisikan diri hanya sebagai penonton dalam proses politik dan pemerintahan. Menurutnya, rakyat merupakan pemilik mandat yang memberikan kewenangan kepada para pejabat untuk menjalankan pemerintahan.