Surat Keputusan Komdigi mewajibkan platform menghapus ujaran kebencian maksimal 4 jam. Namun, netizen justru menyoroti soal kritik yang dianggap rawan dibungkam.
Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan platform digital menghapus konten disinformasi dan ujaran kebencian maksimal empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses menuai sorotan.
Sejumlah warganet mempertanyakan batasan ujaran kebencian dalam aturan tersebut dan mengkhawatirkan potensi penyalahgunaannya terhadap kritik kepada pemerintah.
Sorotan itu mencuat setelah beredarnya informasi mengenai Surat Keputusan (SK) Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 di media sosial.
Salah satunya melalui unggahan akun Instagram @lambe_turah yang memancing beragam tanggapan dari pengguna internet.
Sebagian warganet membandingkan kecepatan penanganan konten yang dinilai bermasalah dengan penyelesaian persoalan lain di ruang digital, seperti kebocoran data dan judi online.
“Gercep banget kalau urusan bungkam kritik, tapi urusan data bocor sama judi online bilangnya ‘sedang ditelusuri’,” tulis salah satu pengguna Instagram dalam kolom komentar.
Komentar tersebut mencerminkan kritik warganet terhadap prioritas penanganan persoalan digital oleh pemerintah.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan pengguna media sosial dan bukan kesimpulan mengenai pelaksanaan kebijakan Komdigi secara keseluruhan.
Selain menyoroti tenggat waktu empat jam, sejumlah warganet juga mempertanyakan kejelasan kriteria konten yang masuk kategori disinformasi dan ujaran kebencian.
Mereka menilai, penjelasan mengenai batasan tersebut penting agar penerapan aturan tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.
Kekhawatiran muncul apabila konten kritik, pendapat, atau perdebatan di ruang publik berpotensi dianggap melanggar ketentuan tanpa kriteria yang jelas.
“Sebelumnya tolong @kemkomdigi jelaskan juga batasan ujaran kebencian itu seperti apa. Jangan keluarin aturan karet yang bisa nyasar sana sini sesuai kepentingan Anda sendiri, alasannya melindungi masyarakat nyatanya melindungi istana,” tulis warganet lainnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!