Di sisi lain, industri dalam negeri justru mengalami kekurangan pasokan.
Data Perkumpulan Industri Pengguna Tetes Tebu menunjukkan kebutuhan domestik mencapai sekitar 985 ribu ton per tahun untuk industri etanol, monosodium glutamat (MSG), dan ragi.
Ironisnya, sebagian besar produksi nasional justru mengalir ke pasar ekspor sehingga industri lokal tetap mengalami defisit bahan baku.
Menurut Khudori, absennya regulasi yang mengatur prioritas pasokan untuk kebutuhan domestik membuat harga tetes sangat mudah bergejolak.
Ketika harga jatuh, dampaknya langsung dirasakan pabrik gula dan petani karena tetes merupakan salah satu sumber pendapatan tambahan di luar gula.
Persoalan lain yang dinilai lebih serius adalah mekanisme lelang gula dan tetes di lingkungan pabrik gula milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).
Di sejumlah pabrik eks PTPN XI, proses lelang dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat perusahaan.
Sementara di pabrik eks PTPN IX dan PTPN X, lelang justru dilakukan di masing-masing pabrik bersama panitia yang dibentuk APTRI.
Perbedaan sistem tersebut dinilai menciptakan ketimpangan. Lelang terpusat membuat volume barang yang dijual jauh lebih besar sehingga hanya bisa diikuti pelaku usaha bermodal kuat.
Akibatnya, harga yang terbentuk dinilai kurang kompetitif dan petani kehilangan kesempatan memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Ketua DPC APTRI PG Jatiroto, Lumajang, Didik Purwanto, mengatakan petani sudah bertahun-tahun meminta agar diberi kewenangan menjual gula dan tetes milik mereka sendiri melalui mekanisme lelang di tingkat pabrik.
Menurutnya, tuntutan tersebut bukan semata mengejar harga yang lebih tinggi, melainkan juga soal transparansi pengelolaan hasil penjualan dan dana talangan tetes yang diberikan sebelum musim giling.
Ia menilai petani tidak pernah memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana maupun harga hasil lelang ketika semuanya dilakukan secara terpusat.
