“Produksi relatif bisa dihitung, tetapi demand sangat dinamis. Karena itu pemerintah bersama pelaku usaha terus mengevaluasi kebutuhan GPS agar tidak terjadi kelebihan pasokan,” katanya.
Selain pengendalian produksi, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi protein hewani melalui berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu meningkatkan penyerapan daging ayam dan telur nasional.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan mekanisme National Stock Replacement (NSR) untuk mengatur jadwal pemasukan bibit ayam agar produksi tidak menumpuk pada periode tertentu.
Mendukung langkah pemerintah, Ketua Umum GPPU Asrokh Nawawi memastikan organisasinya siap berkolaborasi dalam membangun sentra unggas baru di Indonesia Timur.
Menurutnya, beberapa anggota GPPU telah memiliki breeding farm di wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Ke depan, organisasi akan mendorong lebih banyak perusahaan pembibitan memperluas investasi ke kawasan timur Indonesia.
“Kami akan mengajak anggota GPPU melihat peluang investasi di Indonesia Timur. Potensinya masih sangat besar sehingga pusat produksi tidak terus terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Asrokh.
Ia menilai pemerataan investasi akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi fluktuasi harga ayam hidup yang selama ini berulang akibat produksi yang terkonsentrasi di satu wilayah.
Selain itu, GPPU akan memperkuat sinkronisasi data industri pembibitan bersama pemerintah sebagai dasar penyusunan kebutuhan GPS nasional.
Organisasi juga akan mengedukasi pelaku usaha baru agar tidak melakukan chick in secara bersamaan yang berpotensi memicu kelebihan pasokan.
“Kami ingin semua memiliki satu data dan satu visi sehingga keputusan yang diambil pemerintah maupun pelaku usaha benar-benar sesuai dengan kondisi industri,” ujarnya.
Harapan terhadap pembangunan sentra unggas baru juga datang dari Papua.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei, mengatakan masyarakat Papua masih harus membeli ayam dan telur dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di Pulau Jawa.
