SIAGA 98: Belum Ada Pergantian Kapolri, Pernyataan Mensesneg Jadi Sinyal Stabilitas Pemerintahan

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Namun, Hasanuddin menilai penentuan sosok Kapolri bukan perkara sederhana. Menurutnya, jabatan tersebut membutuhkan kombinasi kepemimpinan, kemampuan manajerial, integritas, pengalaman operasional, kemampuan membangun sinergi, serta loyalitas.

“Jabatan Kapolri membutuhkan kombinasi kepemimpinan, kemampuan manajerial, integritas, pengalaman operasional, serta kemampuan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan yang terpenting layolitas,” tuturnya.

Ia menilai seluruh pertimbangan tersebut hanya dapat dinilai secara komprehensif oleh Presiden berdasarkan informasi dan pertimbangan strategis yang dimilikinya.

Hasanuddin juga menyoroti karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Ia juga menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang menghargai loyalitas dan pengabdian bawahannya. Karena itu, apabila suatu saat pergantian Kapolri dilakukan, keputusan tersebut dinilai tidak serta-merta dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pejabat yang bersangkutan.

“Karakter tersebut memberikan pesan bahwa setiap pergantian pejabat tinggi negara bukan dimaksudkan sebagai bentuk menjatuhkan seseorang, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi dan strategi pemerintahan,” ujar Hasanuddin.

Pernyataan Mensesneg Dinilai Jadi Sinyal

Hasanuddin kemudian menyinggung pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang baru-baru ini menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Menurutnya, pernyataan tersebut dapat menjadi sinyal bahwa stabilitas pemerintahan masih menjadi prioritas Presiden Prabowo.

“Terlebih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini menegaskan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat, artinya sinyal bahwa belum akan ada pergantian Kapolri,” kata Hasanuddin.

“Pada akhirnya, apabila Presiden memutuskan mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo, keputusan tersebut merupakan kewenangan konstitusional Presiden. Sebaliknya, apabila Presiden masih menilai kepemimpinan Kapolri saat ini relevan untuk mendukung agenda nasional, maka mempertahankan Jenderal Listyo juga merupakan pilihan yang sama sahnya,” pungkasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama