HOLOPIS.COM, JAKARTA— Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperketat pengamanan lingkungan Istana Negara, baik dari sisi personel maupun informasi, menyusul tudingannya bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun.
Sugiat juga meminta Kemensetneg mensterilkan lingkar inti Presiden dari personel yang penempatannya merupakan rekomendasi Listyo Sigit. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga lingkungan Kemensetneg.
“Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!,” kata Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berpotensi mengkhianati atau mengganggu keamanan Presiden mendapat tempat di lingkaran terdekat kepala negara.
“Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Sugiat menyampaikan tudingan bahwa penyadapan terhadap Prabowo berlangsung selama dua tahun. Ia menilai rentang waktu tersebut memungkinkan terkumpulnya informasi yang berkaitan dengan berbagai keputusan strategis pemerintah.
“Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada Presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis,” katanya.
Atas dasar itu, Sugiat meminta pemerintah menelusuri kembali kebijakan strategis yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Ia mengkhawatirkan adanya kebijakan yang berpotensi dipengaruhi atau disabotase oleh kepentingan tertentu.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase,” ungkapnya.
Sugiat juga meminta Kemensetneg menelusuri kemungkinan masuknya kepentingan oligarki melalui berbagai produk kebijakan pemerintah, mulai dari undang-undang hingga keputusan menteri.
“Apakah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk Perpres, dalam bentuk Kepmen, kita nggak tahu. Itu kan banyak sekali kelindan kepentingan oligarki yang masuknya pakai penguasaan kebijakan. Saya berharap ini disisir ulang Pak Wamen,” tuturnya.
Terkait pengamanan Istana, Sugiat mengaku belum mengetahui mekanisme penyadapan yang ditudingkannya, apakah melalui pemasangan perangkat di dalam Istana atau teknologi jarak jauh. Namun, ia menegaskan ketidakpastian mekanisme tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengamanan.
“Terlepas mekanisme penyadapannya apakah dengan meletakkan satu barang di Istana Negara atau pakai tenaga apa teknologi informasi yang sangat canggih, kita mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden keamanan secara katakanlah informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril,” ujarnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!