HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasiona Ossy Dermawan, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/7).
Pertemuan ini fokus membahas masa depan pengelolaan ruang dan pembangunan yang terus berkembang di Bali.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” kata Ossy dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang sustainable di Bali, Ossy menginginkan agar RTR menjadi landasan dalam tiap perencanaannya.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Di momen ini, Pemprov Bali diimbau untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, ada 30 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS dan ada empat yang masih dalam proses integrasi. Baru di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang RDTRnya sudah 100% terintegrasi ke OSS.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujarnya.
Pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Menteri/Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta perwakilan Kepala Lembaga dan BUMN. Tidak sebatas membahas aspek tata ruang, pertemuan ini juga mendiskusikan tentang langkah strategis pembangunan kawasan Bali dari beberapa lini, seperti aspek pariwisata, aspek ekonomi kreatif, aspek perhubungan, dan aspek penerbangan/aviasi.
