Menanggapi unggahan tersebut, Nabiyla menuliskan komentar yang menyarankan agar kebijakan yang dianggap merugikan pegawai tersebut digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“PTUN-in aja sih pejabat dzalim kayak gini. Greget banget gweh,” tulisnya.
Peristiwa itu kemudian memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah pengguna turut mengaitkan polemik tersebut dengan jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian PU maupun partai politik yang memiliki keterkaitan dengan pejabat terkait.
Sampai dengan saat ini, Nabiyla pun masih menyensor nomor telepon pelaku doxing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo maupun pihak lain yang diduga terkait dengan ancaman dan dugaan doxing terhadap Nabiyla. Sementara itu, tuduhan yang disampaikan dalam somasi masih merupakan klaim dari pihak Nabiyla dan belum diuji melalui proses hukum.
