JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD menilai bahwa pengusiran tiga pejabat negara dari Kopdar Bareng Mas Dar di UGM (Universitas Gadjah Mada) pada hari Senin, 15 Juni 2026 malam adalah bentuk kristalisasi dari kemarahan mahasiswa atas pemerintahan saat ini.
Bagaimana menurut Mahfud, demokrasi tidak berjalan dengan semestinya, serta hukum-hukum yang berjalan cenderung hasil industrialisasi hukum.
“Ya ini rangkaian ya dari peristiwa demo-demo 3 hari ini kan ini bagian dari itu. Tapi kita bergeser dari latar belakang tadi, kita perluas, ini kata kelola pemerintahan ini oleh masyarakat ini banyak dianggap sudah tidak demokratis, hukumnya nggak jalan, hukumnya itu hukum yang hasil-hasil ditukangi, itu saya kira tidak bisa dibantah dengan keterangan-keterangan yang bohong, masyarakat merasakan itu,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang dikutip, Rabu (17/6/2026).
Oleh sebab itu, kemarahan kolektif kalangan masyarakat dan Mahasiswa sulit untuk dibendung. Sehingga salah satu aktualisasinya adalah pembubaran program Kopdar Bareng Mas Dar yang diselenggarakan oleh Total Politik di Universitas Gadjah Mada, hingga pengusiran pejabat negara yang hadir dalam kesempatan tersebut.
“Itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM, betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal oleh hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu, pejabat lalu terpaksa dievakuasi, pejabat diusir dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ujarnya.
Pun demikian, Mahfud MD memandang apa yang dilakukan oleh elemen Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) yang melakukan pembubaran agenda dialog dan pengusiran pejabat negara itu seharusnya tidak perlu terjadi. Pun ia tetap memahami bahwa itu bagian dari konsekuensi konkret ketika ada benturan sikap antara rakyat dengan para pemangku kebijakan saat ini.
“Apakah mahasiswa baik melakukan itu, tidak baik juga. Tetapi harus dicari penyebabnya. Oleh sebab itu enggak usah diperpanjang, siapa fotonya kemarin orang yang berteriak-teriak ayo kita cari, ndak boleh begitu,” ucapnya.
Bagi Mahfud, polemik di UGM tersebut tidak perlu diperpanjang, semua pihak harus menahan diri dan melakukan evaluasi. Namun yang ingin ditekankan oleh Mahfud adalah, jangan sampai pemerintah bermain-main dengan demokrasi dan hukum.
“Dalilnya, kalau anda mau main-main dengan demokrasi di tingkat atas, di bawah rakyat akan anarkis mencari jalannya sendiri. Nah, biasanya itu kan melebar-melebar menjadi bola salju yang panas lalu terjadi sesuatu,” tutur Mahfud MD.
Semua pihak termasuk dirinya ikut memiliki beban moril untuk meredam gejolak tersebut, sehingga suara seperti ini perlu digaungkan agar semuanya kembali berjalan dengan baik dan normal.
“Nah kita halangi ini, agar tidak sampai terjadi sesuatu. Caranya gimana, evaluasi gitu, masih ada waktu. Memperbaiki bagaimana hukum seharusnya untuk ditegakkan, bagaimana prosedur pengambilan keputusan, bagaimana proses pembuatan undang-undang itu harus diperbaiki dengan apa yang sudah kita atur di awal reformasi,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa telah terjadi pembubaran paksa Kopdar Bareng Mas Dar yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada hari Senin, 15 Juni 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya adalah ; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Saat Budiman Sudjatmiko berbicara, mendadak sejumlah massa dari SEMA UGM merangsak masuk dan melakukan pembubaran paksa. Situasi itu pun memanas hingga akhirnya ketiga pejabat negara tersebut terpaksa dievakuasi oleh aparat Kepolisian keluar dari kawasan kampus UGM, Yogyakarta.
