HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur PT. Milenium Solusi Abadi, Fika Nur Alawi dijebloskan ke jeruji besi, Kamis (2/7/2026). Tersangka kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemkab Muara Enim itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Fika digelandang petugas KPK keluar dari loby gedung Merah Putih KPK menuju mobil tahanan sekitar pukul 18.40 WIB. Menundukan kepala, Fika memilih bungkam saat dicecar sejumalah pertanyaan awak media.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Agusz Dewanggara alias Angga selaku swasta, dan Titin Rita Lestari selaku ASN BPK Perwakilan Sumsel sebagai pihak penerima suap. Lalu, Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison, serta pihak dari PT Millenium Solusi Abadi yakni Cory Erin Hardi dan Fika, atas dugaan pemberi.
Dugaan suap pengondisian hasil audit ini bertalian dengan dugaan rasuah pada pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim. Salah satu ‘penyakit’ terkait pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit, KPK menduga adanya intervensi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoensia (BPK RI) terhadap BPK Perwakilan Sumatera Selatan terkait temuan audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dugaan itu sedang didalami KPK.
“Itu sedang didalami oleh tim penyidik, tunggu saja perkembangannya,” kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam keterangan tulisnya beberapa waktu lalu.
Taufik mengungkapkan hal itu sekaligus merespon apakah dugaan intervensi itu datang dari Bobby Adhityo Rizaldi selaku Anggota V BPK. Mengingat, salah satu ruang lingkup Anggota V BPK adalah terkait pemeriksaan keuangan daerah dan kekayaan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan yang juga masuk ranah BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).
Sebelum menjabat anggota V BPK, Bobby Adhityo merupakan anggota DPR RI Fraksi Golkar tiga periode dengan daerah pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan II (Sumsel II). Dapil ini mencakup wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Ogan Ilir, serta Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam.
Soal pendalaman Intervensi itu juga disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Pendalaman dilakukan menyusul temuan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada Selasa (24/6/2026) lalu.
Salah satu barang bukti yang diduga mengarah pada intervensi itu adalah dokumen perubahan-perubahan dari temuan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Muara Enim.
Sejumlah aspek akan didalami penyidik KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan, peran dan kewenangan Bobby Adhityo Rizaldi selaku Anggota V BPK juga didalami. Salah satu upaya melalui pemeriksaan saksi-saksi. Kedepannya, Bobby juga berpeluang diperiksa KPK.
