HOLOPIS.COM, JAKARTA — Penemuan dokumen kenegaraan yang memuat halaman pertama dan halaman terakhir naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 mendapat sambutan dari Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Prof. Dr. Arief Hidayat.
Menurut Arief, temuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meluruskan kembali sejarah nasional, terutama terkait proses lahirnya Pancasila.
“Syukur alhamdulillah pada detik-detik terakhir, akhirnya dokumen halaman pertama dan halaman 29 ditemukan, sehingga menambah keyakinan kita bersama yang tergabung dalam murid ideologi Bung Karno,” kata Arief dalam pertemuan di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Kamis.
Dokumen negara jilid kedua yang berisi draf otentik pembahasan BPUPK dan PPKI tersebut kini telah ditemukan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Salah satu bagian yang dianggap penting adalah ditemukannya halaman pertama atau halaman 1 dan halaman terakhir atau halaman 29 dari naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Lembaran tersebut sebelumnya disebut hilang atau belum ditemukan.
Temuan Dokumen Disebut Perkuat Sejarah Lahirnya Pancasila
Arief menilai keberadaan dokumen tersebut memperkuat pandangan bahwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menjadi jawaban atas pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
“Pidato Bung Karno 1 Juni-lah yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPK mengenai dasar negara, yaitu Pancasila, sehingga saling carut-marut mengenai sebenarnya lahirnya Pancasila kapan itu pun sudah terjawab, dan tidak ada keraguan bahwa disetujui bersama dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum tersebut.
Penemuan dokumen ini disampaikan Arief bersamaan dengan refleksi kebangsaan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
PA GMNI Ajak Bangsa Introspeksi
Dalam acara bertajuk “Pernyataan Kebangsaan Indonesia Ambeg Paramarta” yang digelar di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, Kamis, Arief mengajak seluruh elemen bangsa melakukan refleksi terhadap perjalanan Indonesia selama 81 tahun merdeka.
Ia menilai perjalanan bangsa masih mengalami pasang surut dan dalam sejumlah hal dinilai mulai menjauh dari cita-cita yang dirumuskan para pendiri bangsa.
Menurut Arief, pemilihan kantor DPP PA GMNI sebagai lokasi acara, bukan hotel mewah, dilakukan secara sengaja. Pilihan tersebut disebut sebagai bentuk keprihatinan sekaligus empati terhadap masyarakat bawah yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan untuk mendapatkan kehidupan yang adil.
Arief mengatakan cita-cita kemerdekaan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin masih belum sepenuhnya terwujud setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Arief adalah praktik demokrasi di Indonesia.
Ia menilai demokrasi terlalu sering dipersempit menjadi persoalan politik dan pemilihan umum lima tahunan. Sementara itu, menurut dia, gagasan mengenai kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 belum mendapatkan perhatian yang semestinya.
Arief juga mengkritik kecenderungan Indonesia meniru sistem negara-negara Barat yang menurutnya mengedepankan kapitalisme, liberalisme, dan individualisme.
