HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahasiswa memberi tenggat 18 hari atas sejumlah tuntutan, jika tak dipenuhi mereka mengancam akan menggelar demo besar bertajuk Reformasi Jilid 2.
Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional kembali mencuat.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026), dengan membawa tuntutan keras terkait pelemahan nilai tukar rupiah.
Dalam aksi yang berlangsung sejak sore hari itu, mahasiswa menyuarakan kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang dinilai tidak stabil. Mereka menilai pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Yang menjadi sorotan utama, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan ekonomi nasional.
Jika tidak ada respons yang dianggap memadai, mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar bertajuk “Reformasi Jilid 2”.
Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Priambodo, mengatakan aksi ini merupakan bentuk akumulasi keresahan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang terus memburuk.
“Kami melihat ada situasi yang tidak bisa dianggap biasa. Nilai tukar rupiah melemah, dan dampaknya bisa kemana-mana. Karena itu kami memberi tenggat 18 hari agar pemerintah benar-benar mengambil langkah serius,” ujarnya di sela aksi.
Aksi tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang dan Surakarta.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 17.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk bernada kritik.
Beberapa di antaranya bertuliskan “RIP Rupiah Sekarat” dan “Turut Berduka Cita atas Matinya Rupiah”, yang langsung menarik perhatian publik dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
Selain orasi, aksi juga diwarnai sejumlah simbolisasi yang cukup mencolok.
Mahasiswa melakukan pembakaran uang mainan sebagai bentuk kritik terhadap melemahnya nilai mata uang, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di depan kantor BI.
Mereka juga melakukan penyegelan pintu masuk kantor menggunakan spanduk serta pita hitam-kuning sebagai simbol “keadaan darurat ekonomi”.
Meski begitu, para mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina simbol negara maupun pahlawan yang tercantum dalam uang rupiah.
Menurut mereka, seluruh rangkaian aksi merupakan bentuk ekspresi politik dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi nasional.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, M. Kailani Rizqi Pratama, menjelaskan bahwa pemberian tenggat waktu 18 hari bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tekanan moral kepada pemerintah agar segera bertindak.
“Selama 18 hari ini kami tidak hanya menunggu, tapi juga akan mengajak diskusi, melakukan kajian, dan mengedukasi masyarakat tentang risiko ekonomi ke depan. Termasuk kemungkinan dampak jika rupiah terus melemah,” katanya.
Ia juga menambahkan, istilah “Reformasi Jilid 2” yang mereka gunakan bukan berarti menginginkan instabilitas politik, melainkan sebagai bentuk peringatan keras bahwa situasi ekonomi sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa opsi aksi besar tetap terbuka jika tuntutan tidak direspons.
“Kalau tidak ada langkah nyata, kami siap turun lagi dengan skala yang lebih besar. Tapi tentu kami berharap itu tidak perlu terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Bank Indonesia sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait tekanan terhadap rupiah.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyebut bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tensi geopolitik global, kenaikan harga minyak dunia, serta arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik.
BI juga menegaskan telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, termasuk intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) dan Domestic NDF (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara mitra dagang.
Aksi mahasiswa ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan meningkatnya perhatian generasi muda terhadap kondisi ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah dan otoritas moneter diharapkan dapat merespons berbagai aspirasi tersebut secara terbuka dan konstruktif, mengingat tenggat 18 hari yang telah ditetapkan kini menjadi perhatian banyak pihak.
