JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara merespons kritik terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Aktivis HAM yang kini masuk dalam Kabinet Merah Putih itu menilai langkah diplomasi yang dilakukan Presiden justru merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah meningkatnya turbulensi politik global dan ancaman geopolitik dunia.
Pigai bahkan mengaku mengikuti sejumlah pertemuan penting Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia yang menurutnya memiliki dampak strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.
“Saya mengikuti beberapa pertemuan penting dan rahasia internasional Bapak Prabowo dengan para pemimpin dunia, PM Australia, PM Inggris, Sekjen PBB dan lain-lain,” kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di tengah munculnya kritik dari sejumlah kalangan, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo terlalu tinggi dan perlu dievaluasi.
Menurut Pigai, publik tidak bisa melihat persoalan diplomasi internasional hanya dari frekuensi perjalanan atau besaran biaya yang dikeluarkan negara. Ia menegaskan bahwa terdapat berbagai dinamika strategis yang tidak seluruhnya dapat disampaikan kepada publik.
“Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar agar Pak Dino dan politisi dari oposisi pahami secara komprehensif,” ujarnya.
Pigai menilai kondisi geopolitik global saat ini menempatkan Indonesia dalam situasi yang membutuhkan penguatan hubungan langsung dengan para pemimpin dunia. Karena itu, diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kepentingan nasional.
“Melihat turbulensi politik global dan ancaman geopolitik saat ini, Indonesia berada dalam ancaman kedaulatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pigai menyoroti minimnya hubungan personal yang terbangun antara Indonesia dengan para pemimpin dunia pada masa-masa sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang kini berusaha diperbaiki oleh Presiden Prabowo melalui diplomasi aktif di panggung internasional.
“Hal ini disebabkan karena para pemimpin terdahulu, kecuali pribadi Gus Dur dan SBY, termasuk para Menteri Luar Negeri saat itu tidak pernah menjalin persahabatan signifikan dengan para pemimpin dunia,” ucap Pigai.
Karena itu, ia menilai langkah Presiden Prabowo yang aktif membangun komunikasi langsung dengan para kepala negara dan pemimpin organisasi internasional merupakan investasi strategis bagi masa depan Indonesia.
“Presiden Prabowo saat ini mau membawa Indonesia menjadi pemain penting di panggung diplomasi internasional. Sekaligus menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa,” katanya.
Pigai juga menepis anggapan bahwa biaya perjalanan luar negeri Presiden terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh negara. Menurutnya, keberadaan Indonesia sebagai negara besar harus diukur dari pengaruh dan eksistensinya dalam percaturan global.
“Dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan Pigai menambah dinamika perdebatan publik terkait strategi diplomasi luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo, yang belakangan menjadi sorotan menyusul tingginya intensitas lawatan kenegaraan ke berbagai negara dan forum internasional.
