JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa menilai penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya melalui bantuan modal usaha, tetapi juga harus dibarengi akses pasar, inkubasi bisnis, dan pendampingan berkelanjutan.
Menurut Eva, dukungan terhadap UMKM harus dilakukan secara terintegrasi agar pelaku usaha mampu berkembang dan bersaing di tengah ketatnya persaingan ekonomi.
“Saya menekankan bahwa upaya pengembangan UMKM tidak boleh berhenti pada tataran teoritis semata. Perlu adanya integrasi antara akses pembiayaan, inkubasi bisnis, serta konektivitas pasar agar mampu melahirkan pelaku usaha yang lebih kuat dan berdaya saing,” kata Eva dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Politikus Fraksi PKB itu mengatakan, kondisi UMKM di Indonesia saat ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai sektor agar benar-benar mampu naik kelas seperti di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang sebenarnya telah memiliki produk dan modal usaha, namun masih kesulitan memperluas jaringan pemasaran karena keterbatasan akses pasar.
“Selain modal yang kita butuhkan, kita itu perlu akses pasar dan juga pendampingan dari pemerintah. Itu yang kita butuhkan selain modal. Kadang-kadang entrepreneur ini ada modalnya, ada jualannya tapi mereka nggak tahu ke mana akses,” ujarnya.
Eva menjelaskan, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan berdasarkan inovasi dan pengembangan bisnis jangka panjang.
Karena itu, ia menilai keterlibatan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas dan daya saing UMKM nasional.
Menurut Eva, pemerintah perlu hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan permodalan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka akses pasar dan memperkuat ekosistem usaha.
“Jadi kunci, jadi keterlibatan pemerintah itu sangat perlu dukungan dari pemerintah untuk akses pasar,” pungkasnya.
