HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 4.581 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia hingga Mei 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara tersebut dilakukan agar seluruh SPPG dapat melakukan pembenahan dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data BGN periode Januari 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 1.152 SPPG masuk kategori pembenahan yang berfokus pada perbaikan fisik dan tata kelola. Sementara 3.429 SPPG lainnya perlu melakukan perbaikan terkait kualitas hasil makanan.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan di antaranya standar kualitas bahan makanan yang kurang baik, kebersihan proses memasak yang belum memenuhi standar, hingga makanan yang dinilai belum sesuai standar gizi.
Selain itu, BGN juga menemukan sejumlah persoalan infrastruktur seperti fasilitas yang belum memenuhi standar, belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah, hingga belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski begitu, BGN menegaskan program MBG tetap berjalan dan evaluasi dilakukan demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran standar layanan.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (28/5/2026).
BGN juga telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi SPPG yang melanggar aturan, mulai dari surat peringatan, penghentian sementara bantuan dana pemerintah, penghentian operasional sementara, hingga penghentian permanen.
Di sisi lain, BGN mencatat saat ini terdapat 29.225 unit SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 16.046 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam tahap pengurusan dan persiapan.
Langkah evaluasi ini disebut menjadi bagian penting untuk memastikan Program MBG berjalan aman, sehat, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
