SEMARANG – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa kualitas demokrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong keberhasilan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Lodewijk saat membuka kegiatan “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025” di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia terus menunjukkan perkembangan demokrasi yang semakin matang, baik dari sisi prosedural maupun substansial.
“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap serta berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Lodewijk.
Ia menilai evaluasi terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia menjadi langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan politik dan tata kelola pemerintahan di masa mendatang, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” katanya.
Lodewijk juga menekankan bahwa IDI tidak hanya menjadi alat ukur demokrasi, tetapi juga kompas dalam memperkuat pembangunan nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi akan berdampak langsung pada stabilitas politik, penguatan kelembagaan, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.
Ke depan, Tim IDI Pusat disebut akan melakukan pendampingan dan konsultasi ke berbagai daerah guna memperkuat program pembangunan demokrasi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat demokrasi nasional.
“Pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Wiyagus.
Sementara itu, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto mengatakan pengukuran IDI dilakukan melalui kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga unsur masyarakat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kemenko Polkam juga memberikan penghargaan kepada lima daerah dengan capaian IDI tertinggi tahun 2025.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 89,79, disusul Bali dengan nilai 88,73 dan Jawa Tengah di posisi ketiga dengan nilai 86,72.
Sementara itu, posisi keempat ditempati Kalimantan Barat dengan nilai 86,17 dan posisi kelima diraih Jawa Timur dengan nilai 84,05.
