HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah mulai memasuki fase yang lebih serius. Bukan hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti harga minyak dunia atau arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), kondisi saat ini dinilai sudah menyentuh persoalan mendasar.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menyoroti kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia. Menurutnya, Bank Indonesia (BI) mestinya perlu kembali mengambil kebijakan yang lebih hawkish atau agresif.
Kata dia, kebijakan itu yang bersifat pre-emptive demi menjaga stabilitas pasar serta memulihkan kepercayaan investor. Fakhrul menyebut dalam situasi seperti ini, BI sebagai bank sentral tak hanya tengah mengelola inflasi. Tapi, ia menilai BI sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri.
“Ketika pasar mulai mempertanyakan di mana terminal level rupiah, di mana inflation anchor, dan bagaimana koordinasi fiskal-moneter akan berjalan, maka biaya stabilisasi ke depan bisa menjadi jauh lebih mahal,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (19/5/2026).
Fakhrul menjelaskan belum adanya sinyal penyesuaian kebijakan yang cukup kuat. Hal itu khususnya terkait harga energi domestik, arah subsidi, hingga kalibrasi fiskal.
Dengan demikian, kondisi itu membuat tekanan penyesuaian akhirnya lebih banyak tertumpu pada nilai tukar rupiah.
Ia menilai kondisi itu berpotensi memunculkan fenomena ‘Dornbusch overshooting’ yang lebih agresif dalam sistem arus modal terbuka seperti yang diterapkan Indonesia pasca-1998.
Maka itu, ia bilang BI perlu kembali menggunakan pendekatan stabilisasi klasik. Ia menekankan pendekatan itu pernah dipakai saat menghadapi tekanan eksternal sebelumnya, yakni strategi “Pre-emptive, Front Loading, and Ahead the Curve”.
Menurut dia, dalam situasi saat ini, langkah itu bisa diwujudkan melalui kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps).
Dia menuturkan kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi.
“Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” katanya.
Fakhrul menyampaikan langkah serupa pernah dilakukan pada 2018. Ia menyebut ketika itu, BI menaikkan suku bunga secara agresif meski inflasi domestik masih relatif terkendali. Langkah itu dilakukan demi menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar.
“Di emerging market, kebijakan moneter tidak bisa hanya backward-looking terhadap CPI. Bank sentral juga harus menjaga ekspektasi, stabilitas nilai tukar, dan medium-term inflation anchor,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kenaikan BI Rate tak selalu berarti pengetatan berlebihan terhadap ekonomi riil. Menurutnya, Indonesia kini memiliki instrumen makroprudensial yang lebih fleksibel dibanding periode pengetatan sebelumnya.
Dengan dukungan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit ke sektor prioritas disebut masih bisa dijaga melalui berbagai insentif likuiditas.
“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” tutur Fakhrul.
Kondisi rupiah hingga penutupan perdagangan per Senin (18/5), terus melemah. Rupiah sudah menembus level Rp17.666 per US$. Angka itu merupakan rekor terlemah rupiah sepanjang sejarah.
