HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bencana banjir merendam ratusan rumah warga yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sejak beberapa hari yang lalu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, kejadian ini dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu.
“Kondisi itu menyebabkan debit air Sungai Mentaya meningkat selama periode 12 hingga 14 Mei 2026, hingga akhirnya meluap ke permukiman penduduk,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (18/5).
Bencana tersebut dikatakann Abdul, menyebabkan setidaknya sebanyak 139 KK terdampak banjir luapan tersebut. Selain itu, ada sebanyak 122 unit rumah terendam banjir termasuk 3 fasilitas ibadah dan 6 fasilitas pendidikan.
Untuk wilayah terdampak meliputi 6 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni; Desa Sungai Hanya di Kecamatan Antang Kalang, Desa Tumbang Mujam di Kecamatan Tualan Hulu, Desa Tumbang Sungai di Kecamatan Telaga Antang, serta Desa Tanjung Jariangau, Desa Bawan, dan Desa Kawan Batu di Kecamatan Mentaya Hulu.
Dalam upaya penanganan darurat, BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengerahkan personel ke lokasi terdampak, melakukan koordinasi dengan lintas instansi terkait, serta mengumpulkan dokumen pendukung guna mendukung langkah penanganan lanjutan.
Memasuki periode peralihan musim, peningkatan intensitas hujan di berbagai wilayah yang berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor harus ditingkatkan. Kondisi tanah yang jenuh air di daerah lereng dan perbukitan, ditambah dengan sistem drainase yang kurang optimal, menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya bencana tersebut.
Abdul mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana diimbau untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi seperti BMKG dan BNPB, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila muncul tanda-tanda bahaya seperti retakan tanah, suara gemuruh dari arah lereng, atau kenaikan muka air sungai secara cepat.
“Pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, menyiapkan jalur evakuasi dan logistik darurat, serta meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” pintanya.
