HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Riyanta menyerukan perlunya perubahan pola kerja lama.
Dalam arahannya, mantan Kajari Jakarta Pusat ini mendorong agar seluruh jajaran Kejati Sulawesi Tenggara tidak lagi sekadar mempertahankan rutinitas. Dengan pola seperti itu membuat mereka menjadi tidak adaptif dan kaku.
“Tinggalkan pola lama. Bekerja dengan pola business as usual,” kata Sugeng dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (5/5).
Sugeng yang sukses dalam menggagas penanganan hukum pidana Sumber Daya Alam di luar persidangan ini juga mengarahkan perlunya pola baru dalam sistem kerja.
“Berani ambil terobosan melampaui batas (Out of the box). Memimpin perubahan, bukan mengikuti. Cerdas digital dan terukur,” bebernya.
Oleh karena itu, Sugeng berharap agar para jajaran bisa mengikuti perubahan tersebut dan tidak bertahan di zona nyaman.
“Yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Bagi institusi penegak hukum, ketertinggalan adalah kegagalan,” tegasnya.
Penegasan itu disampaikan Sugeng sebagai upaya komando mutlak. Pasalnya, sebagai pemimpin struktural tidak ada ruang untuk melempar tanggung jawab.
“Setiap tindakan anggota adalah representasi bapak/ibu,” tandasnya.
Sugeng kemudian menukil ayat Alquran QS Al Ahzab 72 yang berkaitan dengan Jabatan adalah Amanah dan Bukan Hak.
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia,” ucapnya.
Doktor lulusan Paska Sarjana UNS Solo ini menambahkan jabatan bukan hal istimewa, melainkan instrumen dan alat strategis untuk menjawab tantangan zaman.
“Kinerja kita tidak hanya dievaluasi oleh Pimpinan dan Publik, namun mutlak
dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tukasnya.
Selain itu, Pj Bupati Tapanuli Tengah itu menegaskan, penegakan hukum wajib berlandaskan keikhlasan dan kerja dari hati yang bermuara pada pemberian nilai tambah dan kontribusi langsung bagi kemajuan bangsa.
“Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah etalase kepercayaan publik terhadap negara,” katanya.
