HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat mulai menggerakkan langkah besar untuk menyelamatkan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Kawasan pesisir yang jadi nadi ekonomi ini kini masuk dalam prioritas utama pembangunan infrastruktur perlindungan terpadu.
Langkah awal itu ditandai melalui Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan.
Dalam forum itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi titik awal pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di kawasan Pantura.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulo nuwun (meminta izin) kepada kami sejak tujuh bulan yang lalu,” kata Taj Yasin dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa, (5/5/2026).
Menurutnya, langkah ini jadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam melindungi wilayah pesisir dari Banten hingga Jawa Timur.
Untuk tahap awal, fokus pembangunan di Jawa Tengah akan menyasar wilayah yang paling rentan, yakni Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
Pemerintah daerah diminta segera bergerak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan segera ada pembangunan giant sea wall,” ujar Taj Yasin.
Tak hanya untuk menahan rob, proyek ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan pesisir.
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan wilayah Pantura masuk dalam radar penanganan mencapai sekitar 565 kilometer dari barat hingga timur Pulau Jawa.
AHY bilang pihaknya melakukan identifikasi bahwa yang paling rentan adalah Jakarta, Semarang, dan sekitarnya secara simultan. “Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” kata AHY.
Namun, ia menegaskan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan serentak karena setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan tanggul raksasa. Pendekatan yang digunakan bersifat kombinatif, mulai dari infrastruktur fisik hingga solusi berbasis alam.
Beberapa pendekatan yang disiapkan meliputi pembangunan tanggul, solusi hijau (green solution), hingga penanaman mangrove sebagai perlindungan alami pesisir.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa, Didit Herdiawan, menjelaskan bahwa penanganan akan dilakukan berbasis segmentasi wilayah.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan kawasan Pantura mencapai 651,47 kilometer. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun juga sangat rentan terhadap bencana pesisir.
Permasalahan yang dihadapi mencakup abrasi, banjir rob, penurunan tanah, kerusakan ekosistem, hingga pencemaran lingkungan.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jateng telah menjalankan berbagai program, termasuk rehabilitasi pesisir melalui program Mageri Segoro, pengembangan kawasan karbon biru, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
Pada 2025, sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam sebagai bagian dari upaya perlindungan alami pesisir.
Selain itu, sejumlah proyek seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul di Pekalongan dan Rembang, hingga rencana Hybrid Sea Wall di Demak turut menjadi bagian dari strategi besar perlindungan Pantura.
