HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik di ruang publik kembali mencuat setelah hebohnya pernyataan Amien Rais. Pendiri Partai Ummat itu menuding Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya punya perilaku menyimpang yakni gay atau penyuka sesama jenis.
Tuduhan Amien itu pun memantik respons dari elite partai politik di Tanah Air. Sekretaris Jenderal Golkar, M Sarmuji mengkritik narasi yang disampaikan Amien melalui kanal YouTube pribadinya.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi bersumber dari informasi yang belum terverifikasi. Sarmuji menyarankan agar Amien sebaiknya bisa mengontrol diri.
“Pak Amien sebaiknya mungkin perlu dibantu mengontrol dirinya sendiri. Saya menduga banyak rumor beredar di sekeliling Pak Amien,” kata Sarmuji, Minggu (3/5/2026).
Sarmuji mengatakan sebagai politikus senior, Amien Rais mestinya lebih selektif dalam merespons isu yang beredar di ruang publik. Ia bilang pentingnya kehati-hatian agar pernyataan yang disampaikan tidak memperkeruh suasana politik.
“Seharusnya tidak semua rumor ditanggapi tetapi karena kontrol pada diri sendiri sudah kurang, Pak Amien menanggapi hal-hal yang tidak jelas kebenarannya,” tuturnya.
Omongan Amien sebelumnya jadi sorotan dari Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin. Ia menilai pernyataan Amien Rais yang menyebut Seskab Teddy Indra sebagai gay mencerminkan pola kampanye negatif dalam kehidupan politik nasional.
Dia mengatakan narasi yang disampaikan tak mengedepankan argumentasi berbasis data, melainkan cenderung bersifat personal dan subjektif.
“Kami memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Amien Rais mencerminkan pola kampanye hitam (black campaign) yang tidak sehat dalam kehidupan berbangsa,” kata Hasanudin, dalam keterangannya, Sabtu, (3/5/2026).
Pun, dia mengataka pendekatan yang digunakan dalam narasi Amien berpotensi mendelegitimasi kekuasaan yang sah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengkritisi sebaiknya Amiens menyampaikan kritik yang berbasis data dan argumentasi yang rasional.
“Narasi yang dibangun justru bersifat personali, subjektif- tendensius dan mengarah pada upaya mendelegitimasi kekuasaan yang sah melalui isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Hasanuddin.
