JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang dinilai berlangsung lebih hangat dan komunikatif.
Dalam pernyataannya, Haris menilai kehadiran Presiden tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menunjukkan kedekatan nyata dengan para buruh. Ia menggambarkan suasana yang tercipta saat Presiden turun langsung dari panggung dan berbaur dengan massa pekerja.
“Di hadapan ribuan pekerja, Presiden tampak turun dari panggung dan mendekat ke barisan massa. Ia berjabat tangan, menyapa, bahkan sesekali memeluk buruh yang antusias menyambut kehadirannya. Interaksi tersebut berlangsung cair dan spontan, menciptakan suasana yang lebih hangat dibandingkan peringatan May Day pada umumnya,” kata Haris dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Secara tidak langsung, Haris menilai pendekatan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap aspirasi buruh. Ia menyebut interaksi langsung menjadi simbol komitmen pemimpin untuk mendengar suara rakyat tanpa sekat.
“Presiden hadir tidak hanya secara seremonial, tetapi benar-benar berinteraksi. Ini menunjukkan kepedulian yang nyata sekaligus komitmen untuk mendengar langsung aspirasi buruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris menekankan bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat memiliki dampak penting terhadap kualitas komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Menurutnya, pendekatan langsung dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
“Ketika pemimpin hadir langsung, suasana menjadi lebih cair. Ini membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan,” tutur Haris.
Ia menilai momentum May Day tahun ini menjadi contoh bagaimana hubungan antara pemerintah dan buruh dapat dibangun secara lebih inklusif dan terbuka. Haris berharap pola komunikasi seperti ini dapat terus dipertahankan dalam berbagai kesempatan ke depan.
Dengan interaksi yang lebih dekat dan humanis, ia menilai pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil para pekerja di Indonesia.
