JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai Menteri Agama Nasaruddin Umar telah bertindak bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Hari setelah mencermati data dari Center for Budget Analysis (CBA) terkait pengadaan fasilitas untuk satu ruangan Menteri Agama yang disebut mencapai Rp1,64 miliar.
Menurut Hari, angka tersebut sangat besar dan dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini menuntut pemerintah untuk lebih hemat serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan penggunaan APBN yang tepat sasaran. Namun jika benar ada pengadaan satu ruangan Menteri Agama hingga Rp1,64 miliar, ini jelas sangat mubazir dan bertentangan dengan arahan Presiden,” ujar Hari Purwanto kepada Holopis.com, Kamis (23/4/2026).
Hari menegaskan, kementerian seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan penghematan anggaran, bukan justru menampilkan pemborosan yang berpotensi melukai rasa keadilan publik.
Ia menilai anggaran sebesar itu lebih layak dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti bantuan pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas madrasah, bantuan pesantren, hingga pelayanan keagamaan yang lebih merata di daerah.
“Rakyat sedang diminta memahami pentingnya efisiensi, tetapi pejabat justru mempertontonkan belanja mewah. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen reformasi anggaran,” tegasnya.
Hari juga meminta adanya transparansi penuh dari Kementerian Agama terkait rincian pengadaan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas peruntukan anggaran, spesifikasi pengadaan, serta urgensi belanja tersebut.
“Kalau memang itu diperlukan, jelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pemborosan anggaran di tengah seruan penghematan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap belanja kementerian harus diperketat agar visi efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya menjadi slogan semata.
Sampai berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar maupun pihak Kementerian Agama terkait polemik pengadaan tersebut.
