JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Broto Wardoyo mengatakan bahwa tugas utama intelijen adalah mendapatian informasi dan data yang terbaik.
“Semua aktivitas intelijen itu tujuannya untuk mendapatkan data yang baik,” kata Broto dalam Seminar Intelijen : Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetis yang diselenggarakan di Gedung IASTH UI lantai 5, Rabu 15 April 2026.
Sayangnya dalam praktiknya, data intelijen masih terpisah-pisah berdasarkan sektor masing-masing. Padahal end user intelijen negara sejatinya adalah Presiden atau Kepala Negara.
“Ketika ada sekian banyak tapi mereka silang, semua berpikir bahwa kami akan sampai end user (presiden). Maka yg terjadi para kepala intelijen akan berlomba-lomba utk bisa paling cepat ke medan merdeka (istana),” ujarnya.
Maka dalam penyajian data ke end user, seharusnya semua intelijen dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
“Seharusnya intelijen itu koordinatornya adalah BIN. Makanya kalau kita bicara join intelijen maka siapa yang koordinator tentu posisinya harus jelas,” tuturnya.
Jika melihat keperluan itu, ia memberikan contoh intelijen yang melakukannya adalah Mossad Israel. Di mana intelijen di sana memiliki data yang terintegrasi sehingga langsung tahu apa pun yang terjadi di negaranya.
“Masalahnya indonesia kalau bicara tanpa ada undang-undang akan susah. Tapi kalau bicara soal join intelijen tanpa undang-undang khusus itu adalah Israel. Mereka akan tahu siapa berbuat apa, siapa melakukan apa. Itu sudah ada risetnya ya,” papar Broto.
Oleh sebab itu, ia sepakat ketika ada ide melakukan integrasi data intelijen melalui konsep joint intelligence. Hanya saja ada catatan kritis jika ide itu diaktualisasi.
“Intelijen fushion, bahayanya semua informasi akan mengalir ke satu titik, dan titik tersebut akan tahu semua hal yg terjadi di Indonesia,” tandasnya.
Terakhir, ia menggarisbawahi pentingnya negara menjaga kebebasan sipil yang baik dalam menggunakan alat deteksi dininya yakni intelijen. Jangan sampai aktivitas rakyatnya dipantau 24 jam oleh intel sehingga kebebasan sipil tetap bisa terjaga dengan baik.
“Ancamannya ke kebebasan sipil. Catatannya adalah negara tidak boleh 24 jam mengawasi orang lain,” pungkas Broto.
