HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk melindungi industri penerbangan nasional di tengah lonjakan harga avtur global. Salah satunya dengan menghapus bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai upaya menekan biaya operasional maskapai yang selama ini terbebani cukup besar.
“Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah memberikan insentif penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Dengan demikian, diharapkan biaya operasional maskapai penerbangan juga dapat ditekan,” kata Airlangga, Senin (6/4/2026).
Sebelumnya, bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Dengan penghapusan ini, maskapai diharapkan bisa menghemat biaya sekaligus menjaga stabilitas harga tiket pesawat.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga memberi dampak positif bagi industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dalam negeri. Harga suku cadang yang lebih murah akan membuat biaya perawatan pesawat ikut turun, sehingga industri MRO lokal semakin kompetitif dibandingkan luar negeri.
Airlangga menyebut, peningkatan daya saing ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi hingga Rp700 miliar per tahun.
“Dan tentunya dapat mendukung output PDB hingga Rp1,49 triliun, serta menciptakan lapangan kerja langsung sekitar seribu orang, dan tidak langsung hingga hampir tiga kali lipatnya,” ujarnya.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau. Pasalnya, kenaikan harga avtur saat ini menyumbang hingga 40 persen dari total biaya operasional maskapai.
Sebagai tambahan, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Dengan langkah ini, kenaikan harga tiket diupayakan tetap berada di kisaran 9 hingga 13 persen.
Saat ini, harga avtur domestik tercatat sekitar Rp23.551 per liter, masih lebih rendah dibandingkan negara seperti Thailand dan Filipina.
Melalui kombinasi kebijakan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dukungan hingga Rp1,3 triliun per bulan selama dua bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan maskapai, tetapi juga memastikan masyarakat tetap bisa menikmati layanan transportasi udara dengan harga yang terjangkau.
