BOGOR, Holopis.com – Program B50 disebut bisa mengubah Indonesia jadi raja energi sawit dunia. Dampaknya dinilai besar bagi ekonomi, petani, dan pasar global.
Wacana besar soal masa depan industri kelapa sawit Indonesia kembali menguat dan menarik perhatian luas.
Dalam sebuah Media Gathering bertema “B50 Strategi Indonesia menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia” yang digelar Agrina di Bogor, Rabu (10/6/2026), para pakar dan pelaku industri kompak menilai bahwa program biodiesel B50 bukan sekadar kebijakan energi biasa, melainkan bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah ekonomi nasional.
Sejak awal forum dibuka, diskusi langsung mengerucut pada satu hal, bagaimana Indonesia mengubah posisi dari sekadar eksportir minyak sawit mentah menjadi pemain utama dalam peta energi dunia berbasis nabati.
Mantan Menteri Pertanian, Prof. Dr. Bungaran Saragih, menjadi salah satu tokoh yang paling menekankan arah besar transformasi ini.
Ia menyebut ada tiga kebijakan kunci yang saling terkait erat, yakni Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program B50, dan penguatan tata kelola ekspor sawit nasional.
Menurutnya, selama ini ketiganya kerap dibahas terpisah, padahal jika ditarik ke satu garis besar, semuanya mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni transformasi sawit menjadi aset strategis nasional.
“B50 bukan hanya soal energi, tapi juga soal ketahanan ekonomi nasional,” ujar Bungaran dalam forum tersebut.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa PKH menjadi fondasi awal yang tidak bisa diabaikan karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum.
Tanpa legalitas yang jelas, industri sawit Indonesia akan terus berada dalam tekanan global, terutama dari isu keberlanjutan dan transparansi.
Sementara itu, B50 dipandang sebagai motor penggerak utama yang dapat memperkuat pasar domestik sekaligus menekan ketergantungan pada impor energi.
Di saat yang sama, tata kelola ekspor perlu diperbaiki agar nilai tambah industri ini benar-benar kembali ke dalam negeri.
Dari sisi riset kebijakan, Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, memperkuat gambaran besar tersebut dengan data yang cukup mencolok.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi sawit terhadap ekonomi Indonesia tidak bisa lagi dilihat secara sempit, karena jika dihitung secara menyeluruh, kontribusinya bisa mencapai sekitar 24 persen PDB nasional dalam berbagai pendekatan ekonomi.
Artinya, sawit bukan hanya sektor komoditas, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi raksasa yang menghubungkan jutaan tenaga kerja, industri hilir, hingga sektor transportasi dan perdagangan.
“Kalau kita lihat secara utuh, sawit ini sudah menjadi sistem ekonomi global yang sangat berpengaruh,” kata Tungkot.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini bukan hanya pemain utama, tetapi sudah menjadi penentu arah pasar minyak nabati dunia.
Karena itu, setiap kebijakan dalam negeri akan memiliki efek domino ke pasar internasional.
Namun, optimisme tersebut juga disertai peringatan serius dari Togu Rudianto Saragih, SH., MH., Perancang Peraturan Ahli Madya Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.
Ia menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan B50 justru tidak berada di hilir, melainkan di sektor hulu, yaitu produktivitas kebun sawit rakyat.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 16,83 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi sekitar 45,4 juta ton CPO per tahun, serta menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.
Namun, di balik angka besar tersebut, masih terdapat tantangan serius.
“Kalau kita bicara B50 dan energi sawit dunia, tidak akan jalan kalau hulunya tidak dibenahi,” tegas Togu.
Ia menjelaskan bahwa produktivitas sawit rakyat masih berada di angka 3,8 ton per hektare per tahun, padahal potensi idealnya bisa mencapai 5–6 ton per hektare.
Di sisi lain, persoalan lahan yang terindikasi berada di kawasan hutan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sementara itu, Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, menyoroti perubahan besar dalam struktur konsumsi sawit nasional yang kini mulai bergeser secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa konsumsi biodiesel terus meningkat tajam, dari 10,6 juta ton pada 2023 menjadi 12,7 juta ton pada 2025, sementara konsumsi pangan justru menurun dari 10,2 juta ton menjadi 9,8 juta ton pada periode yang sama.
“Indonesia sekarang bukan hanya produsen, tapi juga sudah menjadi konsumen terbesar sawit di dunia,” ujar Mukti.
Ia kemudian menambahkan bahwa implementasi B50 yang direncanakan mulai 1 Juli 2026 diperkirakan akan menyerap tambahan sekitar 2 juta ton CPO per tahun, sehingga total kebutuhan biodiesel bisa mencapai 18,7 juta ton CPO.
Akibatnya, ekspor diproyeksikan akan mengalami tekanan, dengan potensi penurunan sekitar 1,7 juta ton, meskipun di sisi lain ketahanan energi nasional justru meningkat.
Dari perspektif riset kebijakan energi, Dimas Haryo Pamungkas dari IPOSS menilai bahwa B50 adalah perubahan struktural yang tidak bisa dihindari.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal efisiensi ekonomi nasional.
Jika berjalan penuh, B50 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp130 triliun per tahun dari pengurangan impor solar.
Selain itu, emisi karbon juga bisa ditekan hingga 38,8 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.
Namun demikian, ia kembali menekankan bahwa tantangan terbesar tetap pada produktivitas.
“Kalau PSR tidak dipercepat, produksi akan stagnan sementara konsumsi naik. Ini risiko serius,” katanya.
Dari seluruh paparan yang mengemuka dalam forum tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia sedang berada di titik balik penting dalam sejarah industri sawitnya.
Di satu sisi, peluang menjadi kekuatan energi nabati dunia terbuka sangat lebar.
Namun di sisi lain, tantangan dari sisi produktivitas, tata kelola, dan keberlanjutan tidak bisa diabaikan.
Dengan demikian, B50 bukan hanya sekadar program energi, tetapi benar-benar menjadi simbol perubahan besar, apakah Indonesia mampu melangkah menjadi raja energi sawit dunia, atau justru tertahan oleh tantangan internal yang belum selesai.
