HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai peningkatan status kesiapsiagaan TNI menjadi Siaga 1 sebagai langkah strategis. Langkah itu untuk menjaga keamanan nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Dave, keputusan itu menunjukkan kesigapan aparat pertahanan negara dalam mengantisipasi potensi dampak dari perkembangan situasi internasional terhadap stabilitas dalam negeri.
Ia menilai langkah tersebut juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat karena negara menunjukkan kesiapan dalam menjaga keamanan nasional.
“Komisi I DPR RI memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa,” kata Dave, Minggu, (8/3/2026).
Dave menjelaskan kebijakan peningkatan status kesiapsiagaan TNI harus dipahami sebagai bagian dari langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Selain itu, untuk memastikan Indonesia tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan dampak dari konflik global.
Dave juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara lembaga negara, khususnya antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan DPR.
Menurut dia, sinergi tersebut menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan di sektor pertahanan tetap selaras dengan kepentingan rakyat serta dijalankan secara transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain itu, ia menilai peningkatan kesiapsiagaan ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia. Hal itu dalam menjaga stabilitas nasional dengan penuh percaya diri di tengah ketidakpastian global.
Dengan koordinasi yang solid antar lembaga, Dave meyakini Indonesia mampu menghadapi tantangan global tanpa mengganggu stabilitas dalam negeri.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung langkah antisipatif TNI sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan di bidang pertahanan.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” kata politius Partai Golkar itu.
Sebelumnya, di tengah masyarakat beredar informasi mengenai Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang berisi instruksi peningkatan status kesiapsiagaan Siaga 1 kepada seluruh jajaran TNI.
Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas keamanan global.
Dalam telegram tersebut tercantum tujuh poin instruksi, salah satunya memerintahkan Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di seluruh wilayah operasional.
Selain itu, TNI juga diminta meningkatkan patroli keamanan di sejumlah objek vital strategis serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Objek yang menjadi fokus pengamanan antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas infrastruktur penting seperti kantor PLN.
