HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kawasan Timur Tengah tengah memanas iumbas konflik Iran dan Amerika Serikat-Israel. isu keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah kembali jadi sorotan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menyamaikan negara tak boleh abai terhadap ribuan WNI yang bekerja di kawasan terdampak eskalasi.
Menurut Heru, konflik yang melibatkan Iran dan AS kini meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain hingga Irak. Padahal, negara-negara tersebut merupakan tujuan utama penempatan PMI.
“Negara wajib memastikan keselamatan mereka, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 6 yang menjamin keamanan dan keselamatan selama bekerja,” kata Heru di Jakarta, Rabu, (4/3/2026).
Berdasarkan data resmi publikasi Januari 2026 dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Heru menyampaikan jumlah PMI yang tercatat berada di kawasan tersebut cukup signifikan. Di Arab Saudi terdapat 8.308 pekerja, Uni Emirat Arab 1.439 orang, dan Kuwait 763 orang. Mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga, perawat lansia, dan buruh sektor informal.
“Angka ini bukan kecil. Ribuan pekerja migran kita berada di kawasan yang saat ini mengalami eskalasi konflik,” ujarnya.
Data ini menjadi alarm bahwa situasi geopolitik global berpotensi berdampak langsung pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Heru menilai pemerintah perlu segera melakukan mitigasi ulang terhadap PMI yang berpotensi terdampak langsung konflik. Ia meminta perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara terdampak melakukan pendataan ulang dan pemantauan kondisi lapangan secara berkala.
Selain itu, jalur komunikasi darurat harus dipastikan mudah diakses oleh seluruh PMI. Ia mendorong pembentukan hotline atau pusat informasi khusus di Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal RI di negara penempatan.
“Layanan ini penting guna memastikan informasi mengenai kondisi, keselamatan, serta kebutuhan para pekerja migran dapat terpantau dan diperbarui secara berkala,” katanya.
Tak hanya itu, Heru juga meminta KP2MI berkoordinasi intensif dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) guna memastikan kondisi tiap pekerja tetap aman dan terpantau.
Ia menegaskan bahwa kepastian informasi bagi keluarga di tanah air juga menjadi bagian penting dari perlindungan menyeluruh. Dalam situasi krisis global, kecemasan keluarga di Indonesia harus dijawab dengan transparansi dan respons cepat dari pemerintah.
“Negara harus hadir secara konkret, memastikan pekerja migran kita terlindungi dan keluarga mereka mendapatkan kepastian di tengah situasi global yang tidak menentu,” tegasnya.
