HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Markas PBB pada Senin (2/3).
Iravani menilai operasi militer itu sebagai agresi yang dilakukan secara sengaja dan tanpa dasar hukum. Ia menyebut serangan tersebut sebagai serangan kedua yang disengaja dan tanpa provokasi” serta “tindakan agresi terkalkulasi. Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga berdampak pada wilayah sipil. Ia menyebut kota-kota besar dan kawasan padat penduduk ikut terdampak.
“Kota-kota besar dan area sipil yang padat penduduk menjadi sasaran. Ratusan warga sipil tak bersalah kehilangan nyawa, dan lebih banyak lainnya mengalami luka-luka,” kata Iravani, dikutip Holopis.com, Selasa (3/3).
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain. Menurutnya, prinsip dasar hukum internasional telah diabaikan dalam operasi tersebut.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB … yang secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara mana pun,” ujarnya.
Iravani menyatakan bahwa serangan tersebut berdampak luas terhadap stabilitas global. Ia menilai langkah tersebut melemahkan tatanan hukum internasional.
“Ini adalah serangan langsung terhadap dasar-dasar hukum internasional. Fakta-faktanya jelas. Agresinya jelas. Tanggung jawabnya juga jelas,” lanjutnya.
Ia juga menuding adanya penargetan terhadap pemimpin tertinggi Iran serta sejumlah pejabat militer senior. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan kedaulatan negara anggota PBB.
“Perilaku semacam itu membahayakan seluruh sistem internasional,” ucap Iravani.
Selain itu, ia menyoroti insiden di sebuah sekolah di Provinsi Hormozgan yang disebut menewaskan siswi. Ia menyatakan peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum perang.
“Tindakan-tindakan ini merupakan agresi. Ini merupakan kejahatan perang. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
Iravani meminta Dewan Keamanan PBB tidak bersikap pasif atas perkembangan tersebut. Ia menilai akuntabilitas harus ditegakkan dalam situasi ini.
“PBB tidak boleh tetap diam. Pertanggungjawaban bukanlah pilihan,” katanya.
Ia kembali menekankan perlunya tindakan konkret dari Dewan Keamanan.
“Dewan Keamanan harus bertindak tegas, jelas, dan tanpa ambiguitas,” ujar Iravani.
Lebih lanjut, Iravani menyatakan program nuklir Iran bersifat damai dan negaranya tengah menempuh jalur diplomasi sebelum serangan terjadi. Ia menyebut langkah militer tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.
“Untuk kedua kalinya, AS memilih kekuatan dibandingkan diplomasi dan melanggar Piagam PBB. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan serangan ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa respons Iran dilakukan berdasarkan hak membela diri sesuai hukum internasional.
“Iran sedang menjalankan hak inherennya untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB,” ujarnya.
Menurut Iravani, respons tersebut bersifat “sah, diperlukan, dan proporsional” serta hanya menyasar target militer.
“Iran tidak menginginkan perang. Iran tidak menginginkan eskalasi, tetapi Iran tidak akan menyerahkan kedaulatannya,” tegasnya.
