HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) rencananya akan dilakukan oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada pekan depan.
Panggilan ulang itu menyusul ketidakhadiran Budi Karya dalam pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.
Awalnya, KPK mengagendakan pemeriksaan Budi Karya pada hari Rabu, 18 Februari 2026 pekan lalu. Namun, tak terlaksana lantaran Budi Karya tak hadir dengan dalih ada kegiatan lain yang sudah lebih dulu terjadwal.
Berdasarkan informasi, KPK sedianya memanggil ulang Budi Karya pada hari ini, Rabu (25/2/2026). Lagi-lagi, pemeriksaan tak terlaksana lantaran mantan menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta penjadwalan ulang.
“Dari lanjutan koordinasi yang dilakukan, rencana pekan depan. Mengingat sebelumnya saksi meminta penjadwalan ulang,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keteranganya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (25/2/2026).
Menurut Budi, rencananya pemeriksaan diagendakan pada Senin 2 Maret 2026. KPK mengingatkan Budi Karya kooperatif memenuhi panggilan penyidik. “Kami masih tunggu konfirmasinya, karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara,” ujar Budi.
Sebelumnya, nama Budi Karya sempat disebut dalam persidangan. Budi Karya disebut pernah bertemu dengan Bupati Pati Sudewo ketika menduduki posisi sebagai Anggota Komisi V DPR RI periode 2020-2024.
Selain itu, disebutkan ada penyewaan helikopter untuk Budi Karya selama kunjungan ke wilayah. Diduga penyewaan helikopter itu masuk rangkaian rasuah kasus ini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto sebelumnya memastikan jika pihaknya akan terus mendalami bukti dan informasi soal keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta DJKAnKementerian Perhubungan (Kemenhub). Tak terkecuali diduga mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS).
“Ya makanya itu nanti akan didalami sama penyidik,” tegas Setyo kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.
Setyo memastikan sejumlah aspek akan dilihat dan didalami penyidik dalam pengusutan kasus tersebut. Di antaranya, keterangan saksi, alat bukti, hingga fakta yang telah terungkap dalam persidangan.
“Semuanya kan pasti nanti dilihat dari proses pemeriksaan dari keterangan berita acara semuanya gitu masih ada sambungan nggak?, dan sambungan itu relevan nggak?,” ungkap Setyo.
KPK sebelumnya sudah pernah memeriksa Budi Karya sebagai saksi pada Juli 2023. Saat itu, Budi Karya dicecar perihal ugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera periode 2018-2022 yang menyeret Harno serta pihak lain.
Kasus suap proyek pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur diketahui terus dikembangkan oleh KPK. Teranyar, KPK menjerat Anggota Komisi V DPR RI periode 2020-2024 Sudewo sebagai tersangka.
KPK berjanji akan mengembangkan dan mendalami sederatan nama Anggota Komisi V DPR periode 2020-2024 lain yang disebut-sebur terlibat dan kecipratan aliran dana. Di antaranya diduga Lasarus; Ridwan Bae; Hamka Baco Kady; dan Sadarestuwati.
