HOLOPIS.COM, JAKARTA – Korea Utara menduga Korea Selatan melanggar kedaulatannya melalui penyusupan drone yang terjadi pada September tahun lalu dan awal Januari 2026.
Pemerintahan Pyongyang memperingatkan Seoul agar bersiap menanggung “harga mahal” atas tindakan yang disebutnya sebagai provokasi.
Tudingan itu disampaikan juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea. Seperti yang dikutip Holopis.com dari The Korea Herald, Korea Utara menyebut Korea Selatan sebagai pihak paling bermusuhan, seraya menilai Seoul terus melakukan tindakan provokatif meski di saat bersamaan menyatakan keinginan untuk berdialog.
Menurut militer Korea Utara pada 4 Januari mendeteksi sebuah sasaran udara yang bergerak dari wilayah Ganghwa, Incheon, menuju wilayah Korea Utara. Drone itu diklaim dijatuhkan menggunakan perangkat perang elektronik hingga jatuh di Muksan-ri, dekat Kota Kaesong.
Pyongyang juga mengklaim insiden serupa terjadi pada 27 September. Sebuah drone yang disebut lepas landas dari Kota Paju, Korea Selatan, dilaporkan jatuh di distrik Jangphung, Kaesong, setelah menyusup ke wilayah udara Provinsi Hwanghae Utara.
Korea Utara menyatakan drone yang dijatuhkan awal Januari dilengkapi perangkat pengintaian. Berdasarkan analisis mereka, wahana tersebut mampu terbang sejauh 156 kilometer selama lebih dari tiga jam untuk merekam objek-objek penting.
Pemerintah Korea Utara merilis foto puing drone, perangkat perekam, serta gambar yang diklaim diambil dari udara. Dalam pernyataannya, Pyongyang juga melontarkan kecaman keras dengan menyamakan Korea Selatan dengan Ukraina yang tengah berperang melawan Rusia.
Namun disisi lain pemerintah Korea Selatan membantah klaim tersebut. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan militernya tidak mengoperasikan drone pada waktu dan lokasi yang disebutkan Pyongyang.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menepis tuduhan tersebut. Ia menyebut klaim Korea Utara sama sekali tidak benar dan menegaskan drone yang ditampilkan Pyongyang bukan milik militer Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Sejumlah lembaga terkait saat ini masih melakukan verifikasi atas klaim tersebut.
Sejumlah analis menilai drone yang ditampilkan Korea Utara tidak menunjukkan karakteristik wahana militer. Mereka menduga perangkat tersebut dirakit dari komponen murah yang tidak lazim digunakan untuk kepentingan pertahanan.Klaim ini muncul di tengah memburuknya hubungan antar-Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya menyebut hubungan dengan Seoul sebagai relasi antara “dua negara yang saling bermusuhan.”
Sementara itu, sejak menjabat pada Juni lalu, pemerintahan Presiden Lee Jae Myung berupaya membuka kembali dialog dengan Pyongyang. Namun para pengamat menilai Korea Utara tengah mengokohkan sikap keras menjelang kongres penting partai yang dijadwalkan berlangsung pada Januari atau Februari mendatang.
