“Kita saat ini nggak terikat dengan tanggal yang ada pada PP 36 (2021),” tutur Yassierli.
Yassierli menambahkan Pemerintah ingin memastikan proses penyusunan regulasi penetapan upah ini bisa berjalan dengan baik. Hal itu terutama soal KHL buruh yang mesti ditampung. Begitu juga pemberian kewenangan kepada Dewan Pengupahan, serta penanganan persoalan disparitas UMP.
Adapun, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan untuk penetapan UMP 2026, variabel penghitungan yang digunakan tetap sama. Tapi, untuk variabel alfa diperluas.
“Variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja sekali lagi kata MK alfanya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment-nya? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan kehidupan hidup layak,” kata Indah.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!