Solidaritas Pemuda Desa Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

0 Shares

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA) secara resmi menyatakan dukungan agar Jenderal (Purn.) H. M. Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan sebutan kehormatan.

Dukungan ini disampaikan melalui pernyataan resmi bidang Pendidikan dan Digitalisasi SPEDA, yang menilai bahwa Soeharto memiliki kontribusi monumental terhadap pembangunan desa, pemerataan pendidikan, dan fondasi digitalisasi nasional.

Ketua Bidang Pendidikan dan Digitalisasi SPEDA, Luis Andika, menjelaskan bahwa hasil kajian internal organisasi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan era Soeharto telah meletakkan dasar kuat bagi kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah pedesaan Indonesia.

Menurut Luis, visi pembangunan Soeharto berpijak dari desa sebagai pusat kekuatan bangsa. Program-program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Desa, Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan Revolusi Hijau menjadi tonggak penting yang mengubah wajah pedesaan Indonesia.

“Soeharto melihat desa bukan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai kekuatan bangsa. Karena itu, ia membangun Indonesia dari desa ke kota, bukan sebaliknya,” ungkap Luis dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Selasa (11/11/2025).

Data yang diperoleh SPEDA menunjukkan, selama masa pemerintahan Soeharto, lebih dari 60.000 desa mendapat dampak langsung dari program pembangunan, sementara angka kemiskinan nasional menurun dari 60 persen menjadi sekitar 11 persen.

- Advertisement -

Konsep Desa Mandiri dan Pembangunan Berkelanjutan yang kini digaungkan pemerintah, menurut Luis, merupakan kelanjutan dari visi pembangunan Soeharto.

Arsitek Pemerataan Pendidikan di Desa

Selain pembangunan fisik, Soeharto dinilai sebagai arsitek pemerataan pendidikan nasional. Melalui Program SD Inpres yang dimulai tahun 1973, lebih dari 60 ribu sekolah dasar dibangun di berbagai pelosok tanah air, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

“Soeharto tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun kesadaran belajar di kalangan rakyat kecil,” jelas Luis.

Kebijakan Wajib Belajar 6 Tahun, pendirian SMK Pertanian dan Kelautan, serta penguatan pendidikan non formal melalui PKK, Karang Taruna, dan PKBM, menjadi bukti kuat perhatian Soeharto terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.

Cloud Startup - Bikin Website Kamu Makin Ngebut
Ikuti kami di Google News lalu klik ikon bintang. Atau kamu juga bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapat update 10 berita pilihan redaksi dan breaking news.
Muhammad Ibnu Idris
Muhammad Ibnu Idris
Tim Redaksi :

Berita Lainnya

DKI JAKARTA
☀️
00:00:00
Memuat Kalender...
MEMUAT... - ---- H
MEMUAT... 00:00
-- : -- : --

YANG BARU