JAKARTA – Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menilai bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik wilayah pada beberapa waktu terakhir ini merupakan rasa kecewa masyarakat terhadap pejabat publik, khususnya DPR RI.
Ia mengatakan salah satu pemicu dari gejolak kemarahan masyarakat itu disebabkan oleh gaya hidup hedonis anggota DPR yang ditunjukkan di muka publik saat situasi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja.
“Nah, saya melihat bahwa demo-demo ini juga bagian dari betapa kecewanya publik terhadap beberapa soal. Pertama, tentu saja gaya hidup atau hedonisme yang dipamerkan anggota DPR di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit gitu,” kata Selamat, seperti dikutip Holopis.com dalam podcast yang diunggah oleh akun YouTube Sinkos Indonesia, Minggu (7/9).
Kata Selamat, Hal ini menunjukkan ketidaksensitifan para anggota dewan tersebut dalam memahami dan merespons masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas.
“Artinya daya kritis, daya nalar, kemudian rasa empati terhadap penderitaan rakyat tidak ada,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi tidak efektif antara pejabat publik dengan masyarakat membuat situasi semakin tidak kondusif, yang juga tidak disertai dengan adanya sanksi saat para elit negara melontarkan ucapan atau gagasan yang dapat menyakiti hati rakyat.
“Ini yang membuat kemarahan-kemarahan terutama juga karena buruknya komunikasi publik yang dilakukan elit-elit negara, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan yang tidak pernah ada semacam penalti organisasi DPR maupun organisasi di kabinet apabila elit politik itu salah ucap yang menyakiti hati rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap diam yang ditunjukkan oleh elit negara terhadap hal tersebut dianggap seperti memberikan pembenaran atas tindakan yang menyakiti hati masyarakat. “Karena ini didiamkan, tidak ada teguran dan itu dianggap sebuah hal benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Selamat, ketika anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menjawab kritik masyarakat yang meminta pembubaran DPR dengan kata tidak sepantasnya diucapkan di muka publik, itu menunjukkan bahwa Sahroni tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi di Pati pada beberapa waktu lalu.
“Begitu kritik ke rakyat agar DPR dibubarkan, eh dijawab dengan kata tolol oleh Sahroni. Menurut saya juga ini Sahroni tidak sensitif dengan peristiwa yang terjadi di Pati. Jadi itu kan seperti menantang,” pungkasnya.
