JAKARTA – Ketua Umum GENCAR (Gerakan Cinta Rakyat) Indonesia Charma Afrianto mendesak keras kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana CSR Bank Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kasus yang diduga menyeret para petinggi Bank Indonesia tersebut bisa membuat rakyat Indonesia tidak simpatik lagi dengan Bank sentral di Indonesia tersebut, bahkan bisa merusak kepercayaan mereka.
“Ini bukan hanya soal anggaran CSR yang diselewengkan, ini soal kepercayaan rakyat yang dikhianati,” tandas Charma dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (12/7/2025).
Kemudian, Charma pun menyampaikan bahwa berbagai bukti yang muncul dalam penyidikan KPK menunjukkan adanya indikasi keterlibatan struktural yang sistemik dalam penyelewengan dana CSR BI. Modusnya adalah penyaluran dana CSR BI melalui yayasan yang terafiliasi, kemudian kembali ke individu atau kelompok tertentu.
Hingga saat ini empat pejabat BI Pusat sudah diperiksa KPK. Yakni: Filianingsih Hendarta (Deputi Gubernur BI); Irwan (Deputi Direktur Departemen Hukum BI); Hery Indratno (Kepala Divisi Program Sosial BI); dan Erwin Haryono (Mantan Kepala Departemen Komunikasi BI).
“Kepala KPw BI Sumsel dan wilayah lain yang lalai atau terlibat wajib diproses hukum tanpa pandang bulu. KPK harus segera umumkan tersangka,” tegas Charma.
Lebih jauh Charma mengungkap sejumlah pejabat Kantor Perwakilan (KPw) BI yang patut diduga terlibat atau lalai. Yakni KPw BI Sumatera Selatan (Sumsel); KPw BI Jawa Timur dan Malang; KPw BI Sulawesi Selatan; dan KPw BI NTB.
Dalam keterangan pers ini, setidaknya ada 4 (empat) tuntutan yang disampaikan GENCAR Indonesia kepada KPK. Mulai dari desakan agar KPK segera menetapkan tersangka pada pejabat Bank Indonesia baik kantor pusat maupun perwakilan, hingga pemeriksaan kepada Gubernur Bank Indonesia.
“Periksa Gubernur BI Perry Warjiyo. Kemudian ungkap dan publikasikan audit menyeluruh terhadap seluruh penyaluran CSR BI sejak 2020,” tuntutnya.
Charma juga mengingatkan agar KPK harus berintegritas dan independen dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jangan sampai ada tekanan politik apa pun yang bisa mengganggu integritas lembaga yang kini dipimpin oleh Setyo Budiyanto itu.
“GENCAR Indonesia menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk membuka posko aduan masyarakat di daerah untuk menampung laporan terkait penyimpangan dana CSR BI,” pungkasnya.
