HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid, menyerahkan langsung bantuan layanan Internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kedua sekolah rakyat tersebut antara lain ; Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.
Dalam paparannya, Meutya menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung infrastruktur jaringan internet sebagai respons atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan memberlakukan Sekolah Rakyat.
BACA JUGA
- Komisi VIII DPR Setuju Tambahan Anggaran Rp1,19 Triliun untuk Kemensos
- LIVE : Raker Menteri Sosial dengan Komisi VIII DPR Terkait Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat
- Internet Sekolah Rakyat Dibayarin Kemensos, Kominfo Siapkan Jaringan Kencang
- Pemerintah Pastikan Renovasi dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 Rampung di Juli 2025
- Pemerintah Komiten Perkuat Ketahanan Siber Berbasis AI
“Kewajiban Komdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat,” kata Meutya saat penyerahan bantuan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Sleman, Sabtu (28/6/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Selain itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Komdigi adalah, bagaimana melakukan dialog dan komunikasi yang baik, sehingga akselerasi pengadaan sambungan internet tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat secara masif.
“Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik,” lanjutnya.
Dua sekolah rakyat yang kini tersambung dengan internet kecepatan tinggi akan segera memulai kegiatan belajar-mengajar.
Untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Bantul menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sementara Sekolah Rakyat di Kabupaten Sleman mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.
Bantuan ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico sebagai bentuk sinergi antar-kementerian dalam mendukung sistem pendidikan inklusif berbasis digital.
“Sekolah rakyat ini adalah program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kita semuanya, seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Sekjen Robben Rico.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi, sejalan dengan agenda besar transformasi digital nasional.
Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.
