HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan Nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyusul kekhawatiran publik atas potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yang menjadi lokasi tambang, yaitu Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.
“Kami akan mengkaji isu ini secara seksama dan mendorong evaluasi menyeluruh dari aspek perizinan, dampak lingkungan, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan,” ujar Budisatrio dalam keterangan yang diterima Holopis.com, Jumat (6/6).
Menurutnya, meskipun hilirisasi nikel adalah salah satu program strategis nasional, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan aspek ekologi dan sosial, terlebih di wilayah konservasi penting seperti Raja Ampat.
BACA JUGA
- Pemerintah Beri Stimulus Ekonomi, Ketua Fraksi Gerindra : Langkah Tepat Dongkrak Daya Beli Rakyat
- Pecabutan IUP 4 Perusahaan Tambang Bagian dari Penertiban Sejak Januari
- FABEM Apresiasi Kebijakan Prabowo Cabut 4 IUP Perusahaan di Raja Ampat
- Siaga 98 Puji Sikap Prabowo Cabut IUP 4 Perusahaan Pertambangan di Raja Ampat
- IUP 4 Tambang Nikel Dicabut, Pengamat : Langkah Strategis Secara Sosial dan Ekologis
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memang memberi pengecualian bagi tambang di pulau kecil, namun persyaratan ketat seperti pengelolaan lingkungan, pelestarian tata air, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan harus benar-benar dipenuhi.
“Kami sedang menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan KLHK. Evaluasi teknis terhadap tambang di lima pulau tersebut sangat krusial,” lanjutnya.
Budisatrio menegaskan, Raja Ampat adalah aset ekologis tak tergantikan. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang. Wilayah ini juga termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (Coral Triangle) yang diakui secara global.
Tak hanya ekologi, Raja Ampat juga menyimpan potensi besar di sektor ekowisata, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan berbasis masyarakat.
“Kami paham pentingnya hilirisasi nikel untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi Raja Ampat bukan sekadar ladang tambang. Ada nilai jangka panjang yang harus dijaga,” tegas Budisatrio, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Gerindra berkomitmen menjaga kelestarian Raja Ampat dan mendorong agar kebijakan industri di kawasan sensitif seperti ini diputuskan secara hati-hati, dengan pengawasan ketat dan pelibatan masyarakat setempat.
“Pembangunan boleh berjalan, tapi prinsip keberlanjutan harus jadi fondasi utama. Raja Ampat adalah aset bangsa yang wajib kita jaga bersama,” pungkasnya.
