JAKARTA – Wacana penambahan kuota produksi nikel pada 2026 dinilai berpotensi mengganggu upaya Indonesia dalam mengendalikan pasar nikel dunia. Lembaga kajian Transisi Bersih meminta pemerintah tetap mempertahankan batas produksi sesuai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang saat ini berada di kisaran 250 juta hingga 270 juta ton.
Menurut Transisi Bersih, langkah pembatasan produksi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan dampak positif terhadap pemulihan harga nikel global. Karena itu, perubahan kebijakan secara mendadak dikhawatirkan justru mengembalikan pasar ke kondisi kelebihan pasokan yang pernah menekan harga komoditas tersebut.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang semakin kuat dalam menentukan arah pasar nikel internasional. Dengan cadangan dan produksi terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk bertransformasi dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pengendali keseimbangan pasar global.
“Ini adalah momentum yang sangat krusial bagi kedaulatan sumber daya alam kita. Indonesia akhirnya mulai belajar dan berhasil menjadi price maker dalam pasar nikel global. Jangan rusak momentum yang sudah terbentuk dengan baik ini hanya karena lobi komersial untuk kembali menambah kuota produksi,” kata Arum.
Ia menilai keberhasilan pemerintah mengendalikan produksi melalui RKAB telah memberikan sinyal positif kepada pasar internasional. Harga nikel yang sebelumnya tertekan akibat banjir pasokan kini mulai bergerak naik dan mencerminkan keseimbangan baru antara permintaan dan ketersediaan komoditas.
Selain faktor harga, Transisi Bersih menyoroti pentingnya konsistensi regulasi dalam industri pertambangan nasional. Menurut Arum, perubahan kuota yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku industri.
Sebagai negara yang menguasai lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia dan sekitar 60 persen produksi global, Indonesia dinilai memiliki legitimasi kuat untuk mengatur ritme produksi demi menjaga nilai ekonomi sumber daya yang dimiliki.
“Pasar komoditas global sangat sensitif terhadap kepastian dan kredibilitas regulasi. Jika pemerintah terlihat mudah goyah dan terus berkompromi, pembeli global akan berspekulasi dan pelaku industri akan terus melakukan lobi. Akibatnya, stabilitas harga akan sulit tercapai dan Indonesia berisiko kembali terjebak sebagai pemasok komoditas murah dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, RKAB tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai instrumen administratif untuk mengatur aktivitas pertambangan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional dalam mengelola suplai nikel dunia.
Transisi Bersih juga menilai alasan penambahan kuota produksi demi menjaga operasional smelter perlu dikaji lebih mendalam. Pasalnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan berasal dari minimnya pasokan bijih nikel, melainkan tingginya kapasitas pengolahan yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan smelter yang sangat cepat, ditambah berbagai insentif investasi, dinilai telah menciptakan kondisi overcapacity di sektor hilirisasi nikel. Situasi tersebut sempat memicu lonjakan produksi nikel olahan yang kemudian membanjiri pasar global dan menekan harga.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menjadikan kebutuhan sebagian smelter sebagai alasan untuk membuka keran produksi lebih besar.
“Jika produksi dipaksakan bertambah, sebagian kecil smelter mungkin akan tertolong dalam jangka pendek. Namun, pasar nikel dunia tidak akan mampu menyerap tambahan pasokan besar dari Indonesia, dan harga global sangat mungkin jatuh kembali. Ini sama saja dengan mengorbankan nilai ekonomi nasional yang jauh lebih besar demi menyelesaikan masalah operasional privat yang terbatas,” kata Arum.
