JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kadin China kirim surat keras ke Prabowo, keluhkan investasi RI yang dinilai penuh pungli, aturan ketat, dan ketidakpastian hukum di lapangan. Kabar mengejutkan datang dari dunia investasi.
China Chamber of Commerce atau Kamar Dagang China dilaporkan mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisi protes keras terkait iklim investasi di Indonesia yang dinilai semakin tidak kondusif.
Surat itu disebut-sebut menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi investor asal China di Tanah Air, mulai dari regulasi yang dianggap terlalu ketat hingga dugaan praktik tidak sehat di lapangan.
Dalam surat yang beredar, Kadin China menyebut perusahaan-perusahaan mereka selama ini sudah berinvestasi besar di Indonesia dan mendukung kebijakan pemerintah.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, mereka mengaku menghadapi berbagai hambatan yang cukup mengganggu operasional.
Salah satu poin utama yang disorot adalah soal kenaikan pajak dan royalti sumber daya mineral yang disebut terjadi berulang kali.
Tidak hanya itu, inspeksi pajak dan denda besar juga diklaim semakin sering terjadi dan membuat pelaku usaha resah.
Selain itu, kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga ikut dikritik.
Skema penahanan devisa 50% yang diwajibkan di bank dalam negeri dinilai bisa mengganggu likuiditas perusahaan.
Isu lain yang paling mencuri perhatian adalah soal kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang disebut dipangkas drastis hingga lebih dari 70%.
Kondisi ini dianggap berpotensi mengganggu rantai industri hilir, termasuk sektor baterai dan baja tahan karat.
Tak berhenti di situ, Kadin China juga menyinggung pengetatan penegakan hukum di sektor kehutanan, pembekuan sejumlah proyek besar, hingga semakin rumitnya pengurusan visa kerja bagi tenaga ahli asing.
Yang paling sensitif, surat tersebut juga menyinggung dugaan adanya praktik tidak sehat di lapangan seperti pungutan liar dan tekanan dari oknum tertentu yang disebut mengganggu aktivitas bisnis.
Mereka menilai kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap iklim usaha di Indonesia.
“Regulasi yang berubah cepat, biaya meningkat, hingga hambatan birokrasi disebut menekan operasional perusahaan,” demikian inti keluhan yang tertuang dalam surat tersebut.
Viral di Media Sosial
Surat ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial X.
Salah satunya adalah akun @jilulisme yang menyoroti isi surat tersebut dan menyebutnya sebagai “tamparan keras” bagi birokrasi Indonesia.
Dalam unggahannya, akun tersebut menilai keluhan investor asing ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola investasi, termasuk pemberantasan praktik pungli dan peningkatan kepastian hukum.
Meski demikian, sebagian pihak juga mengingatkan bahwa persoalan investasi tidak bisa dilihat sepihak.
Indonesia disebut tetap memiliki hak mengatur sumber daya alamnya demi kepentingan nasional, termasuk penguatan industri hilir.
Namun di sisi lain, munculnya surat terbuka ini dianggap menjadi sinyal penting, ada pekerjaan rumah besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan penegakan aturan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait isi surat tersebut.
