MAKASSAR, HOLOPIS.COM – Hilirisasi nikel kembali jadi sorotan usai muncul dugaan ketimpangan, di mana investor asing disebut lebih diuntungkan dibanding pelaku usaha lokal.
Kebijakan hilirisasi nikel yang selama ini digadang-gadang sebagai jurus andalan Indonesia untuk naik kelas di industri global kini kembali jadi sorotan panas.
Dari daerah lingkar tambang, kritik keras mulai mengalir deras, terutama soal ketimpangan perlakuan antara investor asing dan pelaku usaha lokal yang justru disebut makin terhimpit di tanah sendiri.
Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menjadi salah satu suara yang paling vokal.
Ia menilai arah hilirisasi nikel saat ini mulai “melenceng” dari narasi kedaulatan sumber daya alam yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurutnya, ada jurang lebar antara pidato nasionalisme di pusat dengan realitas pahit yang dirasakan pelaku industri di daerah.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan pentingnya menghentikan ekspor bahan mentah demi memperkuat industri dalam negeri.
Namun di sisi lain, pelaku usaha lokal justru merasa tidak mendapat ruang yang sama untuk bertahan.
“Ketika perusahaan anak bangsa benar-benar membangun smelter dengan modal sendiri, justru terasa tidak mendapat dukungan yang sepadan,” ujar Ihwan dalam keterangan tertulisnya.
Kritik ini bukan tanpa alasan, karena di sejumlah wilayah sentra nikel, situasi industri disebut sedang tidak baik-baik saja.
Di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, perlambatan aktivitas smelter dikabarkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja kontrak serta mandeknya aktivitas kontraktor tambang.
Efek domino pun terjadi, dari usaha kecil hingga kios-kios sekitar ikut terpukul.
Kondisi serupa juga terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Masyarakat adat hingga turun ke jalan, menuntut agar aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi lokal dinilai lumpuh saat operasional berhenti.
Sementara itu di Bantaeng, Sulawesi Selatan, salah satu smelter nikel dilaporkan menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian jelas.
Di wilayah Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja disebut terdampak PHK akibat melambatnya industri.
Situasi ini membuat hilirisasi yang awalnya digadang sebagai “mesin kesejahteraan” justru memunculkan tanda tanya besar di level akar rumput.
Kekhawatiran semakin menguat setelah muncul wacana pemerintah untuk menyesuaikan atau bahkan memangkas produksi melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga nikel di pasar global.
Namun di lapangan, kebijakan tersebut dinilai tidak cukup mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang.
“Di Jakarta mungkin hanya angka produksi. Tapi di daerah, itu berarti cicilan rumah macet, anak sekolah terancam berhenti, sampai usaha kecil ikut tumbang,” kata Ihwan menyoroti dampaknya.
Salah satu sorotan paling tajam dalam kritik ini adalah soal ketimpangan antara modal asing dan perusahaan nasional.
Ihwan menilai, investor asing dinilai lebih mudah mendapatkan akses pendanaan, rantai pasok, hingga kepastian usaha dibandingkan pelaku lokal yang harus bertahan dengan sumber daya terbatas.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tengah berjuang membangun proyek smelter, namun disebut tidak mendapat “bantalan kebijakan” yang cukup kuat dari negara.
“Perusahaan asing punya kekuatan modal global, sementara perusahaan nasional sering kali harus berjuang sendiri,” ujarnya.
Kondisi ini, menurutnya, menciptakan kesan bahwa kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya berpihak pada penguatan industri dalam negeri secara menyeluruh, melainkan lebih menguntungkan pemain besar dengan modal kuat.
Lebih jauh, Ihwan juga menyoroti narasi besar nasionalisme dalam kebijakan hilirisasi yang menurutnya perlu dievaluasi ulang.
Ia menilai, nasionalisme tidak cukup hanya dengan melarang ekspor bahan mentah, tetapi juga harus memastikan pelaku usaha lokal tidak tumbang di tengah persaingan.
“Nasionalisme itu bukan sekadar slogan. Tapi bagaimana anak bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa tersingkir di rumahnya sendiri,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada paradoks kebijakan: menguatkan narasi kedaulatan di satu sisi, namun membiarkan pelaku lokal menghadapi tekanan berat di sisi lain.
Hingga kini, polemik hilirisasi nikel masih terus berkembang dan menjadi perdebatan antara optimisme pertumbuhan industri dan realitas sosial di daerah.
Di satu sisi, Indonesia berhasil menarik investasi besar di sektor pengolahan nikel.
Namun di sisi lain, tekanan terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal tidak bisa diabaikan begitu saja.
Di tengah situasi yang masih dinamis ini, satu hal yang jelas suara dari daerah lingkar tambang kini semakin lantang terdengar, menuntut agar hilirisasi tidak hanya menjadi cerita sukses di atas kertas, tetapi juga benar-benar menghadirkan keadilan ekonomi bagi mereka yang hidup di sekitar sumber daya itu sendiri.
