JAKARTA – Peneliti Center for Innovation and Ethics (CIE), Muhammad Chaerul menanggapi narasi yang menyebut Presiden Prabowo ceroboh dalam pengelolaan data kependudukan jika bekerja sama dengan pihak luar negeri, khususnya Amerika Serikat.
Menurut Chaerul, pernyataan yang menuduh bahwa Indonesia ‘menggadaikan kedaulatan’ terlalu hiperbolik dan tidak sesuai konteks.
Ia menegaskan bahwa dalam dunia yang saling terkoneksi saat ini, kerja sama internasional dalam pengelolaan data justru menjadi bagian dari strategi perlindungan dan penguatan sistem, bukan penyerahan.
“Perlu dipahami, kerja sama tidak sama dengan penyerahan. Negara-negara maju pun menjalin kolaborasi internasional untuk penguatan teknologi data mereka. Yang penting adalah kontrol tetap berada di tangan pemerintah Indonesia,” kata Chaerul seperti dikutip Holopis.com, Minggu (27/7/2025).
Chaerul menilai, narasi yang dibangun oleh sejumlah kalangan tersebut seperti terjebak dalam logika lama, di mana mereka memandang globalisasi sebagai ancaman mutlak. Padahal kata dia, justru dengan keterbukaan dan kemitraan strategis, Indonesia bisa mempercepat penguatan infrastruktur keamanan digital, termasuk dalam proteksi data warga.
“Kalau semua dianggap ancaman, maka kita akan tertinggal dalam inovasi. Yang kita butuhkan adalah regulasi kuat dan transparansi pengawasan. Bukan menutup pintu dan menciptakan ketakutan palsu,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam kerja sama seperti ini, biasanya yang dibicarakan adalah aspek teknis seperti pertukaran teknologi, pelatihan keamanan siber, atau interkoneksi sistem secara terbatas, bukan memberi akses penuh kepada negara lain terhadap big data nasional.
Terkait isu “kedaulatan data”, Chaerul mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri, seperti kebocoran data akibat kelalaian pengelola, lemahnya enkripsi, atau sistem usang yang tak diaudit.
“Mari kita bedakan antara kerja sama strategis dengan pengabaian kedaulatan. Ketakutan tanpa basis teknis justru akan menghambat reformasi tata kelola data nasional yang selama ini tertinggal,” pungkasnya.
