MAKKAH – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kesiapan mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kekhawatiran tersebut muncul setelah pengalaman musim haji sebelumnya yang diwarnai persoalan jemaah terlantar, kepanikan massal, hingga lemahnya pengendalian perpindahan jemaah di lapangan.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan fase Armuzna menjadi tahapan paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara yang bergerak hampir bersamaan dalam waktu singkat.
Hal itu disampaikan Nasir usai mengikuti Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama stakeholder terkait di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, pengalaman haji tahun lalu harus menjadi evaluasi serius, terutama terkait banyaknya jemaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah dan kesulitan menemukan tenda di Mina.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir.
Politisi Fraksi PKS itu menilai lemahnya koordinasi dan pengendalian lapangan menjadi salah satu faktor munculnya kepanikan jemaah saat perpindahan menuju Mina berlangsung.
Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu benar-benar menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal agar jemaah tetap terarah dan tidak mengalami kebingungan di tengah kepadatan Armuzna.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Nasir menegaskan peran petugas haji tidak hanya berkaitan dengan administrasi perjalanan, melainkan juga memastikan kondisi psikologis dan keselamatan jemaah tetap terjaga selama proses perpindahan massal berlangsung.
Ia mengingatkan mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini merupakan kelompok lanjut usia yang rentan mengalami kelelahan fisik maupun disorientasi ketika menghadapi situasi padat dan melelahkan.
Selain persoalan pendampingan, Timwas Haji DPR RI juga mengevaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul pada musim haji sebelumnya. Nasir menyebut pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai skenario akibat kemacetan dan keterlambatan armada transportasi.
Menurutnya, terdapat jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang semestinya mengikuti skema murur atau tidak turun di Muzdalifah, namun akhirnya tetap harus turun karena kondisi lalu lintas.
Sebaliknya, ada pula jemaah yang seharusnya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena keterbatasan waktu dan situasi di lapangan.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Nasir menilai fase perpindahan menuju Muzdalifah memang menjadi titik paling rawan dalam pelaksanaan haji karena seluruh jemaah bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Jika tidak dimitigasi secara matang, kondisi itu berpotensi memicu kekacauan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Karena itu, ia meminta Kementerian Haji dan seluruh petugas haji memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, serta pengendalian lapangan.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tegasnya.
Rapat Timwas Haji DPR RI tersebut dipimpin Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Ketua Timwas Haji DPR RI. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR RI seperti Marwan Dasopang, Abidin Fikri, Abdul Wachid, Singgih Januratmoko, dan Ansory Siregar.
Dari unsur pemerintah hadir Muhaimin Iskandar, Dahnil Anzar Simanjuntak, Suntana, serta Muhadjir Effendy.
Fokus rapat diarahkan pada kesiapan layanan, pengamanan, dan mitigasi risiko menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 2026.
