HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap sisi gelap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang selama ini kerap dianggap sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan negara.
Menurutnya, program tersebut justru menyimpan risiko besar bagi integritas pegawai pajak hingga membuka celah persoalan hukum.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menggulirkan kebijakan tax amnesty seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada 2016 dan 2022.
“Karena tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan, sama orang-orang pajak, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan kan sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan,” ujar Purbaya, dikutip Holopis.com, Senin (11/5/2026).
Purbaya menilai kebijakan pengampunan pajak menciptakan kerentanan serius bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Risiko tersebut bukan hanya terkait potensi suap, tetapi juga tekanan hukum yang berkepanjangan.
“Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya melihat orang-orang itu kasian,” tuturnya.
Karena itu, Purbaya meminta kalangan dunia usaha untuk mulai membangun kepatuhan pajak secara sukarela tanpa berharap adanya pengampunan di masa mendatang.
“Jadi ke depan mungkin kita tidak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman pebisnis bayar pajak yang betul, kita enggak akan ada tax amnesty,” kata dia.
Pernyataan Purbaya sekaligus mempertegas arah baru kebijakan fiskal pemerintah yang lebih menitikberatkan pada pengawasan, transparansi sistem perpajakan, dan kepatuhan jangka panjang dibanding kebijakan insentif sementara seperti tax amnesty.
